Connect with us

Daerah

Edwin Nelwan Naik Pitam, Oknum Kumtua di Minut jadi ‘Raja Kecil’

Published

on

NAIK PITAM: Edwin Nelwan Komisi I DPRD Minut, kritisi persoalan dan tindakan Kumtua, (FOTO:Ist)

TELEGRAFNEWS– Ketua Komisi I  DPRD Minut, Edwin Nelwan dibuat naik pitam. Pasalnya, sejumlah oknum Hukum Tua (Kumtua) di Minahasa Utara (Minut) main pangakas perangkat desa. Selain pangkas, Kumtua juga memposisikan diri seperti ‘raja-raja kecil’ di desa.

“Setiap persoalan di desa yang masuk ke kami (Komisi Satu red), tak lain hanya karena kebijkan yang diambil Kumtua hanya berdasarakan musyawarah mufakat. Ini tidak boleh, karena ada aturan yang mengatur itu,” cetus pentolan Partai Golkar ini, Senin (08/2) 2021.

Ia mencontohkan, pemberhentian perangkat desa, kumtua jangan seenaknya main pecat terhadap bawahannya, namun harus melalui prosedur regulasi yang ada.

“Kalau perangkat desa itu dianggap lalai dalam pekerjaannya. Kumtua wajib  melakukan pembinaan, jangan langsung main pecat berdasarkan musyawarah BPD dengan Kumtua. Karena mekanisme pemecatan perangkat desa diatur dalam perbup mapun undang-undang.,” kritiknya.

Tak hanya itu, dia juga mencontohkan kasus pemotongan Siltap di desa Naen Satu. Dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Siltap. Kumtua tidak boleh memotong Siltap perangkat desa dengan alasan apapun.

“Karena itu hak perangkat desa. Jadi tidak boleh alasan bahwa itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara perangkat desa dan BPD. Karena ini menabrak aturan diatasnya dan berpotensi pidana,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ia juga menyetil pengangkatan maweteng (staf ) di desa, kata dia itu menjadi tanggung jawab Kumtua. Sebab, maweteng itu tak masuk dalam struktur organisasi desa.

“Kan dalam Perda nomor Tiga dan UU nomor Enam tahun 2014 itu sudah penghapusan Maweteng atau staf. Ya kalau ada desa yang mengangkat mereka, itu menjadi tanggungjawab Kumtua di desa tersebut, jangan bebankan ke perangkat desa lain dengan alibi sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini yang namanya tabrak aturan,” sentilnya.

Dia menilai, dengan sejumlah persoalan di desa ini. Dinas terkait dalam hal ini, Dinas Dinsos/PMD lebih tegas sekaligus memberikan sosialisasi terhadap regulasi tentang desa kepada seluruh perangkat desa.

“Sehingga setiap keputusan yang diambil, tak menyalahi aturan yang adan,” kuncinya. (bungsu)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending