Connect with us

Daerah

Dituding Pilih Kasih, Kades Beha : Semua Warga Punya Hak yang Sama

Published

on

TELEGRAFNEWS – Kinerja pemerintah Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara seakan tak pernah berhenti disoroti dan dikritik habis oleh sebagian masyarakat.

Semenjak Amantu Salamate dilantik pada 13 Agustus 2018 lalu sebagai Kepala Desa yang terpilih secara demokrasi, berbagai isu miring terus ditodongkan padanya. Akan tetapi semua hal tersebut tertepis dengan sendirinya, oleh kebenaran yang diungkapkan berdasarkan data-data di lapangan.

Beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat bahkan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berbagai aduan dan laporan demi mencari sebuah pembenaran. Namun semua itu berakhir dengan kunjungan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sangihe, Yunardi SH MH ke Desa Beha dan mengevaluasi hasil temuan di lapangan, hingga diperoleh bahwa semua laporan tersebut tidak mengandung kebenaran.

Baru-baru ini, penuturan salah seorang warga yang sempat terangkum oleh awak media TELEGRAFNEWS.CO, yakni adanya rencana pengurangan bahkan penghapusan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa.

Ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu(10/2) 2021, Kepala Desa Beha Amantu Salamate menepis tudingan tersebut, menurutNya hal itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada.

“Itu isu yang tidak benar, malahan sesungguhnya bukan pengurangan ataupun penghapusan penerima, tapi justru yang terjadi adalah penambahan penerima.” TerangNya.

Salamate pun menyebutkan bahwa penerima BLT pada tahun 2020 berjumlah 86 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk tahun 2021 ini naik menjadi 119 KPM.

“Jatah BLT untuk tahun 2020 ada dibilangan 86 KK, namun keputusan terakhir yang sifatnya sudah final sesuai berita acara dan dinotulenkan, penerima bertambah 33 KK hingga total menjadi 119 KK di tahun 2021 ini.” JelasNya.

Sementara terkait pelayanan terhadap masyarakat yang ditudingkan terkesan pilih kasih, juga dibantah dengan tegas oleh Salamate. Karena dirinya menganggap semua warga di desa itu punya hak yang sama.

“Tidak ada yang namanya pilih kasih, semuanya masyarakat saya, punya hak yang sama, dan sebagai orang yang diberikan amanah memimpin desa, saya juga punya tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mereka.” Tegas Salamate, sembari menambahkan bahwa cepat-lambatnya proses pengurusan surat-menyurat semua tergantung pada kelengkapan administrasi pendukung.

“Bilamana ada keterlambatan dalam pengurusan berbagai dokumen baik KTP dan sejenisnya, semua itu hanya karena masalah administrasi pendukung saja yang menunggu kelengkapan. Tapi bila semuanya sudah lengkap, sehari pasti bisa diselesaikan. Saat ini persentase administrasi penduduk di Desa Beha sudah dibilangan 90%, dan sesuai target ditahun 2021 desa bebas administrasi penduduk, kecuali mereka yang baru lahir atau sudah cukup umur untuk memiliki KTP.” PungkasNya. (Dendy Abram)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending