Connect with us

Daerah

BK DPRD Butuh Ahli, Guna Eksekusi Kasus James Arthur Kojongian

Published

on

Inggrid Sondakh
RAPATA: Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD Sulut, gelar rapat membahas persoalan politisi JAK. (FOTO:Ist)

TELEGRAFNEWS –  Mengeksekusi politisi Partai Golkar James Arthur Kojongian (JAK), di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, terkait kasus video viral, media Januari lalu, rupanya tak mudah di lakukan Badan Kehormatan (BK) yang tengah melakukan pemeriksaan.

Alasannya, BK masih harus mengumpul sejumlah keterangan, diantaranya melibatkan sejumlah ahli yang dimintai tanggapan, menyangkut persoalan ini. Walau, BK sudah memeriksa JAK dan meminta klarifikasi istrinya Michaela Elsiana Paruntu (MEP), namun tetap saja dibutuhkan keterangan lanjutan sebelum dilakukan tindakan secara kelembagaan.

Sandra Rondonuwu selaku Ketua BK DPRD Sulut, menjelaskan, guna mendalami persoalan ini, sejumlah langkah-langkah sudah dilakukan pihaknya, terkait tindakan apa yang nantinya diberikan kepada JAK selaku wakil ketua DPRD ini.

“Beberapa tahapan sudah kami lakukan, baik klarifikasi maupun verifikasi, namun harus diperhatikan secara mendalam. Dan langkah lainnya yakni meminta keterangan dari para ahli, terkiat persoalan ini,” bebernya kepada awak media, Kamis (4/1) 2021.

Pengambilan keputusan dengan melibatkan tenaga ahli ini, kata Rondonuwu sesuai dengan Tatib DPRD Sulut nomor 2 tahun 2019.

“Kami sudah jadwalkan hari Senin (8/2) 2021 nanti, akan meminta  tanggapan dari tenaga ahli untuk hal ini. Baik dari segi Tata Negara, Hukum dan Pidana. Kemudian dari praktisi dan tinjauan etika, sosial budaya,” kata Rondonuwu.

Sekiranya, ada sekitar lima orang tenaga ahli yang dilibatkan dan dimintai keterangan secara mendalam.

“Pertemuan akan digelar tertutup. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan sebagai tugas dan tanggung jawab BK DPRD Sulut,” Kata Rondonuwu Tegas.

Senada disampaikan anggota BK, Inggrid Sondakh. Menurutnya, BK sebagai alat kelengkapan dewan sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal. Bahkan proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, sebagai instrument penting.

“Dalam PP 12 tahun 2018 di pasal 59 jelas diatur, BK harus menjamin kerahasiaan, sehingga ada yang bisa kami sampaikan terbuka, tapi ada yang tidak,” terang Sondakh. (indah pesik)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending