PT. PNM Unit Amurang Dilaporkan ke Polda Sulut, Diduga Gelapkan Agunan

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Kredibilitas PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut) tercoreng. Betapa tidak, hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu malah dilaporkan ke Polda Sulut lantaran diduga melakukan penggelapan agunan berupa sertifikat tanah dari seorang kliennya.

Fegie Vadly Pandeirot, warga Dusun VI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow menuturkan, pada 24 April 2015, dirinya mendapat tawaran lelang dari manajemen PNM Unit Amurang, berupa satu unit sertifikat tanah berukuran 17×50 m2 senilai Rp. 43.000.000. Tanah tersebut terletak di belakang Gereja GPDI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar.

Read More

Lantaran belum memiliki fresh money (uang cash) saat itu, Fegie lalu mengajukan pinjaman ke PT. PNM Unit Amurang senilai Rp. 75.000.000.

Setelah melakukan konsultasi, Fegie pun memasukan dokumen pengajuan pinjaman sesuai persyaratan yang diminta. Dokumen yang dimasukan berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha serta sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminan.

Sertifikat tanah yang dijadikan agunan, kata Fegie, sebanyak dua sertifikat. Dua sertifikat itu masing-masing untuk tanah seluas satu hektar lebih. Jadi terdapat dua hektar lebih tanah korban yang diagunkan ke PNM.

“Proses administrasi itu dikerjakan pegawai PNM Unit Amurang bernama Stiven Sumendap,” ucap Fegie di Manado, Rabu (30/9) 2020..

Beberapa hari berselang, pinjaman itu terealisasi. PT. PNM kemudian memotong Rp. 43.000.000 sesuai nilai sertifikat lelang, sehingga tersisa Rp.32.000.000. Selanjutnya, setelah dipotong biaya administrasi, PT. PNM menyerahkan uang kepada Fegie sebanyak Rp.19.000.000. Itu dibuktikan dengan bukti transfer yang sudah dimasukan ke penyidik Polda Sulut.

“Sejak menerima sisa uang tersebut, saya berniat mengangsur, tapi PNM belum menyerahkan sertifikat,” tukas Fegie.

Fegie kemudian curiga kalau ada yang tidak beres dengan lembaga tersebut. Karena setiap kali menanyakan sertifikat yang dilelang, manajemen PNM malah menunda-nunda. Belakangan korban merasa di-ping-pong; dari PNM Unit Amurang dan PNM Cabang Manado sebagai induk pelelangan.

Akhirnya, sadar bahwa dirinya tertipu, korban melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor Polisi STLP/130.a/II/2019/SPKT. Laporan itu masuk pada 7 Februari 2019 silam. Bersamaan dengan laporan itu, korban juga menyerahkan bukti transfer uang Rp. 19 juta dari PT. PNM ke nomor rekeningnya.

“Aneh, transferan itu tidak tertera nama pengirim,” tandas Fegie.

Fredy, pejabat Bagian Pelelangan PT. PNM Cabang Manado, saat dikonfirmasi wartawan, mengaku belum mengetahui duduk masalah tersebut.

“Saya sedang di luar ini pak (wartawan, red). Saya cek dulu ke pimpinan saya,” ujar Fredy via ponsel.

Sementara itu, Kepala Cabang PT. PNM Manado Eka Pradana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10), mengakui ada kesalahan administrasi di tingkat PT. PNM Unit Amurang yang dibuat manajemen lama.

“Orangnya sudah tidak ada pak (wartawan, red). Administrasinya di PNM Amurang. PNM Cabang Manado hanya memutuskan usulan administrasi dari bawah. Dan itu sulit untuk mengubah sistem. Karena tidak sembarangan mengembalikan sertifikat jaminan. Butuh proses dan harus punya dasar. Ini semua sudah masuk sistem,” kata Pradana. (*)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.