MIRIS! Mingkid Larang Wartawan Liput Kegiatan EPRA, Luntungan: Apa Yang Dirahasiakan?

  • Whatsapp

Napmak suasana EPRA di Atrium Kantor Bupati Minut.

TELEGRAFNEWS-Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum pejabat teras Pemkab Minahasa Utara terhadap sejumlah kulit tinta biro Minut. Pasalnya, para jurnalis biro Minut ini mendapat pemberlakuan tidak baik oleh Asisten II Setdakab Allan Mingkid.

Dimina, para pemburu berita di Minut itu saat melakukan peliputan
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang dipimpin Pjs Bupati Clay Dodokambey yang bertempat di Atrium Kantor Bupati, Rabu (14/10/2020) pagi tadi.

Namun, arogan yang ditujukan Alan Mingkid ini dengan melarang wartawan untuk tidak merekam kegiatan yang sementara berlangsung itu.

” Tolong jangan dulu direkam itu pak/bu kita lagi rapat dinas ini, tolong jangan di tekam maaf maaf ya,” pintanya.

Sementara itu, Wartawan biro minut Diane Massie saat mendapat perlakukan tersebut berang.

“Suara itu sangat perlu bagi kami media radio. Kami kan akan juga mensosialisasikan ke masyarakat kerja serta upaya Pemkab Minut dalam penegakan aturan. Kalau ini rapat tertutup kenapa harus di ruang terbuka yang siapa saja bisa mengakses semua pembicaraan. Sayang sekali pak Pjs sangat welcome dengan tugas media tapi dia (mingkid) sangat sangat mengecewakan,” sembur massie.

Sontak hal ini mengundang reaksi keras seluruh anggota Forum Jurnalis Biro (Forjubir) yang meminta agar Pjs Bupati mengevaluasi kinerja Mingkid ini.

“Kami melihat ini bukan perintah Pjs Bupati, tetapi inisiatif yang bersangkutan, seolah-olah ketakutan. Sebab, ada yang disembunyikan dan takut diberitakan. Tindakan menghalangi tugas jurnalis dalam forum resmi adalah tindakan pelecehan dan arogansi.

“Forjubir Minut dengan tegas mengutuk tindakan arogansi Asisten II Pemkab Minut ini, kepada wartawan yang melakukan tugas jurnalistik dan ini untuk tidak terjadi di masa yang akan datang,” kata Stenly Lumempouw ketua Forjubir Minut.

Tindakan Mingkid itu, juga mendapat sorotan dari Aktivis Minahasa Utara, William Luntungan. Menurutnya, tidakan Assiten II tak pantas diperlakukan kepada kawan-kawan media. Apa lagi informasi media sangat penting untuk publik. Karena media merupakan salah satu fungsi kontrol terhadapa kinerja pemerintah.

Dia pun mengutuk oknum perjabat yang arogan seperti itu. Karena menurutnya aktivitas media itu dilindungi oleh UU.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 UU 40/1999 “setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengukapkan, publik saat ini membutuhkan informasi terkait kinerja eksekutif dan legislatif.

“Ada dengan EPRA? Apa yang dirahasiakan dalam EPRA? sehingga teman-teman wartawan saat melakukan peliputan harus dilarang. Takut jangan sampai kinerja pemerintah diketahui oleh publik? Kalau tidak takut kenapa harus dilarang untuk diliput?,” sindir pria yang dikenal aktif berbicara dimedia ini.

Perlu diketahui, Belum lama ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pemerintah harus siap ditelepon oleh wartawan 1×24 jam untuk menyampaikan berbagai program pembangunan tingkat pusat hingga daerah dan sebagai transparansi informasi publik. (bungsu)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.