ASTAGA! Diduga Manfaatkan PKH-UMKM Untuk Menangkan Satu Paslon, Bawaslu Diminta Telusuri

  • Whatsapp

Nampak beredar foto bantuan PKH yang dipolitisir.

Olivia: Paslon tersebut, Tak Siap Jadi Pemimpin

TELEGRAFNEWS-Memalukan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) diduga kuat, memanfaatkan program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemerintah pusat sebagai bahan kampanye di lapangan dan mendulang suara.

Hal itu, berdasarkan postingan foto yang diaplod dimedia sosial. Dimana, penyerahan bantuan PKH di Rap-Rap Kecamatan Airmadidi, sejumlah masker dan poster milik Paslon JG-KWL diberikan ke masyarakat penerima PKH, oleh petugas PKH.

Dalam penyerahan tersebut, diduga kuat petugas PKH melakukan intervensi kepada warga untuk mendukung Paslon JG-KWL.

Terkait hal itu, Wakil DRPD Minahasa Utara, Olivia Mantiri angkat bicara.

“Tadi saya mendapatkan informasih pembagian PKH disertai dengan pemberian masker dan stiker milik salah satu Paslon. Ini berarti calon memanfaatkan fasilitas negara untuk pemenangan dirinya. Dengan tegas saya katakan, bahwa calon tersebut tidak siap jadi pemimpin. Karena tidak mampu menyediankan program sendiri untuk memenangkan dirinya, tapi nebeng program pemerintah yang adalah program bersama yang mengunakan uang rakyat,” sentil pemilik DB 8 F ini, Selasa (06/10/2020) malam.

Diakuinya bukan kali ini terjadi, sebelumnya masyarakat penerima PKH juga diintervensi oleh petugas PKH di desa.

“Sebelumnya, kami juga sudah mendapat laporan dari warga saat kunjungan kerja di Desa Munte. Bahwa, penerima PKH dilarang memasang bendera partai politik didepan rumah. Sementara salah satu petugas PKH di desa itu, rumahnya dijadikan sebagai rumah pemenangan salah satu Paslon,” cetusnya.

Dia menjelaskan, bahwa PKH itu adalah bantua dari pemerintah pusat melalui Kemensos.

“Kan jelas, PKH ini program pemerintah pusat yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, apa lagi calon kepala daerah. Parpol saja tidak, apa lagi calon, ini program murni pemerintah pusat melalui Kemensos yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan layak menerima bantuan tersebut, itu wajib diberikan. Karena program ini diperuntukan kepada masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima PKH. Kenapa harus dipolitisir seperti itu, kan sayang masyarakat diintervensi hak demokrasinya,” sentilnya.

Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan soal bantuan UMKM sebesar Rp 2. 400.000 yang merupakan program pemerintah pusat.

“Tapi yang mengumpulkan data ini adalah hal salah. Kenapa pemerintah dalam hal ini dinas terkait tidak melakukan strukturisasi kebawah untuk mendata penerima UMKM? Kenapa melalui tim sukses?,” tanya dia.

“Jadi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan kurang punya cara kerja untuk mengenal masyarakatnya? Kenapa musti tim sukses salah satu calon yang melakukan pendataan untuk masyarakat penerima UMKM? Supaya mereka tau itu adalah orang mereka yang mencairkan? Pada hal itu uang bukan dari calon. Tapi uang pemerintah yang memang berhak diberikan kepada mereka yang layak tanpa harus diintervensi mendukung dan menguntung satu calon,” tegasnya.

Untuk itu, dia mendesak Bawaslu Minahasa Utara untuk menelusuri hal tersebut.

“Kami minta Bawaslu Minahasa Utara untuk segera menindak hal ini. Jika terbukti benar adanya, kami minta segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dan kami minta Bawaslu untuk melakukan pengawasan ketat terhadap calon yang menggunakan fasilitas negara seperti ini. Karena ini perbuatan melawan hukum, jadi kami berharap Bawaslu tidak menutup mata untuk menindak oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan program pemerintah, baik program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” seruannya.

Hingga berita ini diturunkan, baik petugas PKH, Paslon JG-KWL serta pihak Bawaslu belum dapat dikonfirmasi. (bungsu)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.