Dugaan Pelanggaran Pemilu di Diamkan, Bawaslu Minut Disebut “Mandul dan Cuma Jadi Juru Catat”!

  • Whatsapp

Foto Aktivis Minahasa Utara William Luntungan

TELEGRAFNEWS-Aktivis Minahasa Utara William Luntungan sebut Bawaslu Minahasa Utara mandul dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasalnya, sejumlah pelanggaran pemilukada yang terjadi di Minut. Namun, Bahawaslu seakan-akan tutup mata dan hanya menjadi juru catat pelanggaran pemilu. Karena kata Ia, tidak ada penindakan nyata terhadap para pelanggar aturan.

Bahkan, dia menuturkan salah satu komisioner yang membawahi devisi pengawasan seakan-akan kehilangan taring dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

“Namun, Bawaslu seakan-akan menutup mata soal dugaan pelanggaran yang terjadi di depan mata,” sebut Luntungan baru-baru ini.

Dirinya pun mempertanyakan kinerja Bawaslu Minut selama tahapan Pemilukada berjalan.

“Tidak ada produk hukum yang dihasilkan Bawaslu Minut. Pada hal, banyak pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilukada. Ada apa dengan Bawaslu? Apakah mereka (Bawaslu) lagi masuk angin? Hanya mereka (Bawaslu) yang tau. Tapi ingat, kinerja Bawaslu dan KPU dipantau oleh publik,” cetusnya.

Dia menjelaskan, seharusnya Bawaslu beserta jajaran yang ada di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, ketika ada informasi melalui media atau laporan warga, pihaknya langsung harus menindaki hal tersebut.

“Jika Paslon melakukan perbuatan melawan hukum, Bawaslu seharusnya langsung investigasi dan diklarifikasi jangan mediamkan seperti ini. Misalkan ada dugaan pelanggaran terjadi di kecamatan A atau di desa B, kemudian dibiarkan kasus dugaan pelanggaran seperti itu, terus apa kerja teman-teman Panwaslucam, kelurahan/desa? Kalau tidak ada prodak yang dihasilkan mending dibubarkan saja,” katanya dengan nada kecewa.

Lanjut pria yang hobi mewarnai rambut ini menyebutkan, dalam undang-undang pemilu sudah sangat jelas. Apabilah calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka calon tersebut wajib mematuhi aturan yang dikeluarkan KPU, Bawaslu maupun yang diatur dalam UU Pemilu.

“Dalam UU Nomor 1 tahun 2015
Pasal 69, dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sementera Pasal 187 (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),” jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan sejumlah aturan terkait larangan dan sanksi bagi Pesreta Pemilukada. Dalam Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih:

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan, c.mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sementara dalam Pasal 187A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan aturan yang disebutkan itu, Will sapaan akrabnya ini menuturkan, Bawaslu seharusnya punya taring dalam menindak siapapun tanpa pandang bulu. Artinya Bawaslu diberi keweangan itu. Tapi kok Bawaslu adem ayem saja, ada apa dengan Bawaslu Minut?

“Jangan jadi mandul dan cuma jadi juru catat setiap pelanggaran pemilu,” sentilnya.

Dia menyebutkan ada beberapa berita yang sempat viral. Namun hingga kini tidak ada penjelasan dari Bawaslu.

“Contoh, salah satu pemberitaan yang sempat viral. Dalam pemberitaan tersebut memuat ada dugaan pengarahan oleh tim PKH untuk mendukung salah satu Paslon. Seharusnya kalau tidak ditemukan pelanggaran dalam pemberitaan yang viral. Bawaslu segera memberikan keterangan pers, agar warga Minut tidak beropini negatif seperti yang diberitakan itu,” pintanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Minut Devisi Pengawasan, Rahman Ismail saat dikonfirmasi di nomor 081245XXXXXX enggan menerima telphon wartawan media ini. (bungsu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.