WARGA: Kalau Pidana Urusan Polisi, Tapi Pelanggaran Pemilu Urusan KPU-Bawaslu

  • Whatsapp

Nampak Noris Tirajoh saat mendatangi Kantor Bawaslu untuk memasukan bukti serta memberi aduan terkait duagaan pemalsuan ijazah milik salah satu kontestasi Pilbup.

TELEGRAFNEWS-Setelah memberikan aduan ke KPU. Noris Tirajoh yang adalah warga Minut, kembali mengadukan dugaan pemalsuan ijazah milik salah satu calon bupati ke Bawaslu Minut.

“Ini tindak lanjut dari laporan kami kemarin. Saya warga Minahasa Utara, Noris Tirajoh kembali menindak lanjuti ini dengan mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Minut. Maksud dan tujuannya, Bawaslu Minut menindaklanjuti juga, untuk kiranya melakukan verifikasih faktual ke pihak sekolah terkait. Karena sampai detik ini, saya meyakini bahwa keabsahan dari ijazah yang digunakan salah satu calon ini meragukan,” Katanya, Rabu (09/09/2020).

Sambung dia, bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan staf, apakah ini masuk dalam kategori aduan atau laporan? Kemudian dirinya menkonsultasikan terkait niat dan dokumen yang dibawahnya itu. Dan diakuinya, telah diputuskan teman-teman Bawaslu bahwa ini masuk dalam kategori aduan.

“Saya juga tanyakan, apakah aduan ini bisa ditindak lanjuti dalam bentuk verifikasih faktual? dan itu diakiu oleh staf dan akan dibuatkan tanda terima dan mereka siapkan agenda, dan sebelumnya sudah kami koordinasi dengan pihak KPU, bahwa mereka juga siapkan agenda untuk melakukan fervikasi faktual di sekolah,” bebernya.

Dia pun mengapresiasi respon dari Bawaslu atas diterima aduanya. Dan menurutnya, ferivikasih faktual yang dilakukan pihak Bawaslu tidak menyalai ketentuan.

Saat ditanyai, terakiat bagaimana menanggapi respon publik yang tak sejalan dengan apa yang dilakuknya.

“Yang pertama, publik berhak menilai termasuk pandangan-pandangan lain itu hak publik ya. Yang pasti, kedatangan aksi kami ini bukan baru kali ini dan itu publik juga sudah tau. Terlepas dari itu semua adalah apakah aksi kami ini legal atau ilegal ? Apakah melanggar ketentuan atau tidak ? Apakah aduan kami ini melanggar hukum atau justru mendukung upaya transparansi dalam hal pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara?,” tanya dia.

“Soal ada pihak-pihak lain menanggapi lain itu hak mereka. Saya juga sudah dikirim Watsapp bilang ini setinganlah, apalah, yah silakanlah itu opini mereka. Yang penting kita bicara hukum adalah azas pembuktian. Jadi saya tidak apa-apa dan memaklumi hal itu, dan kami tetap berkonsentrasi pada apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan itu peran kami dijamin oleh undang-undang,” sebutnya.

Dia juga mengungkapan, terkait sindirin publik terhadap dirinya.

“Kalaupun ada yang yang bilang oh ini pendukung si A, si B. Loh, logikanya apakah kami sebagai warga negara yang melaporkan tidak punya hak mendukung salah satu pasangan calon? Dan ini dua hal yang harus dipisahkan. Kami mengadukan ini tidak atas nama salah satu pasangan calon, tidak atas nama salah satu partai, tidak mewakil salah satu utusan dan tidak membawa atribut-atribut yang menyangkut dengan itu. Yang saya bawah adalah identitas pelapor saya Norist Tirayo sebagai warga Minahasa Utara. Jadi publik berhak menilai yang pasti hal yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami yakin Bawaslu akan bersifat profesional dan merespon ini dengan baik,” tegasnya.

Tak sampai disitu, dia juga menjelaskan pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan, terkait kasus ijazah yang sudah di SP3 kan Polda Sulut.

“Itu adalah persoalan dan ranah yang berbeda. Kalau itu pidana ya urusannya kepolisian, soal pidana pemilu atau pelanggaran pemilu ya rananya penyelenggara ia kan. Memang betul Polda sudah SP3kan, betul itu secara pidana. Tetapi secara tahapan pemilu ruang ini terbuka untuk publik mengadukan itu. Jadi tidak ada hambatan atau undang-undang yang melarang, bawah ketika sudah di SP3 ini bahwa adauan masyarakat tidak bisa diterima, tidak ada itu. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu,” kuncinya.

Terpisah, Komisioner KPU Hi. Darul Halim, saat dikonfirmasih terkait hal itu, Ia belum bisa memberikan komentar banyak.

“Kami belum buat penilitian berkas, belum konfirmasih. Yang jelas, tanggapan masyarakat itu pasti kami tindak lanjuti. Kan nanti ada pengumuman penelitian berkas, baru ada penetapan,” ujar Komisioner Dua periode ini.

Sebelumnya, LO Paslon SGR-NAP saat ditanyai soal dugaan ijazah itu, Ia hanya menjawab jika laporan ijazah palsu SGR tersebut sudah ditangani pihak Polda Sulut dan sudah di SP3 kan.

“Dan untuk menjawab itu silahkan tanyakan ke penyidik Reskrim Polda Sulut, karena setau saya, kami sebagai terlapor mendapat kabar, bahwa laporan tersebut, sudah dihentikan,” ujar Stevi, dalam konfrensi pers belum lama ini.

Beredar issue, diduga kuat bahwa yang melegalisir ijazah milik SGR adalah pihak Suku Dinas yang membawahi sekolah tersebut.(bungsu)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.