Rp.20,3 Miliar, Kontraktor dan ASN di Talaud Tak Kembalikan TGR 2013-2018

  • Whatsapp

Ilustrasi

TELEGRAFNEWS – Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Tahun Anggaran 2013-2018, bocor hingga Rp.20,3 Miliar lebih. Kebocoran dipicu, ulah kontraktor dan pejabat “nakal” yang enggan mengembalikan tunggakan ganti rugi (TGR).

Temuan kerugian daerah itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2018, yang terungkap dalam rapat terbatas membahas penajaman visi misi bupati dan wakil bupati serta penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik, belum lama ini.

Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, akumulasi kerugian daerah selama 6 tahun, akibat TGR kontraktor dan pejabat tercatat sebesar Rp. 20.364.733.541, 28.
Terdiri dari, TGR pihak III atau kontraktor sebesar Rp. 12.397.332.493, 98 serta TGR pejabat dan ASN lainnya sebesar Rp.7.967.411.047, 30.

Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga (E2L-MAP), menegaskan bahwa kontraktor dan pejabat atau ASN yang menunggak ganti rugi keuangan daerah agar segera membayarnya, kalau tak ingin berurusan dengan hukum. Sebab tidak membayar TGR tak berbeda dengan korupsi.

“Bagi mereka yang ada kewajiban TGR, segera laksanakan kewajiban itu; segera dilunasi. Karena ini ada akibat hukum. Ini tidak ada bedanya dengan korupsi,” tandas MAP mewakili E2L, Jumat (4/4) 2020.

TGR yang mencapai Rp.20 miliar lebih ini membuktikan bahwa selama 6 tahun terakhir daerah ini belum patuh sepenuhnya pada asas pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, ancaman terhadap opini WTP yang diraih Pemkab Talaud beberapa tahun terakhir ada di depan mata. Pasalnya ketidakpatuhan atas kewajiban TGR tersebut, juga akan memberikan penilaian tersendiri terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun 2019 yang sedang diperiksa oleh BPK RI.

“Jadi jangan karena TGR yang tidak dilunasi ini, lalu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah kita turun.
Padahal bupati sejak awal, dan berkali-kali menegaskan bahwa kita tidak mau status WTP kita ini turun,” ujar MAP.

Karena itu, seiring visi misi daerah saat ini, yang menekankan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang bersih; lanjut MAP, “harus menyelesaikan kewajiban TGR ini, segera. Batas 14 hari, pak bupati memberi waktu,” terhitung mulai tanggal 3 April 2020.

Tak hanya itu, penyelesaian TGR ini juga menjadi prasyarat penting bagi para pejabat atau ASN untuk mendapat kepercayaan menduduki jabatan.

“Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tandas MAP, sambil menambahkan, “akan ada surat juga yang akan disampaikan kepada semua yang punya kewajiban TGR ini agar membayar kerugian daerah”. (Rey Atapunang)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.