Legislator Mitra Kesal, Anggaran BPJS 16.1 Milyar Digeser Bupati

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS-Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menyayangkan pernyataan Bupati Mitra James Sumendap SH bahwa DPRD tidak mengerti anggaran dan dikatakan ‘BODOH’.

Hal ini dibantah Royke Pelleng bersama beberapa anggota DPRD lainnya seperti Decker Mamusung, Vanda Rantung dan Amar Kosoloy, penyebabnya adalah? Buku Rancangan APBD tahun 2020 yang diperuntukan bagi Anggota DPRD Mitra yang Non Banggar (Badan Anggaran) tidak pernah dimiliki mereka hingga kini.

“Jangankan melihat bukunya, apalagi membaca isinya,” ketus Pelleng kepada Telegrafnews.

Menurutnya, memang dalam pembahasan RAPBD itu menjadi tugas Banggar tapi buku RAPBD wajib diberikan juga kepada anggota Dewan non Banggar untuk dipelajari anggaran yang ada didalamnya agar dapat memberi saran dan masukan kepada Banggar.

“Sampai APBD di ketuk kami tidak mengetahui isi APBD tahun 2020, hal ini seperti di sembunyikan kepada kami yang non Banggar,” tambah Amar Kosoloy.

Menurutnya, saat APBD diketuk sudah diingatkan kepada Sekertaris Dewan Boyke Akay untuk menyerahkan copyan buku APBD 2020 namun sampai sampai awal Februari ditanyakan belum kunjung ada juga.

“Kami salut kepada bupati mitra yang sudah merelokasikan anggaran perjalanan dinas DPRD untuk Penanggulangan Covid 19, namun kami sangat menyayangkan Anggaran 16,1 untuk BPJS yang nota bene sudah ditata pada APBD tahun 2020 bagi rakyat Mitra sekitar 51.900 jiwa akhirnya di Geser anggarannya,” tambah Decker Mamusung.

Menurutnya, bahwa BPJS itu program Presiden RI ke-5, ibu Hj Megawati Sukarno Putri yang sangat peduli kehidupan ‘wong cilik’, tapi di Mitra yang terjadi sebaliknya, kadernya sendiri yang menentang program tersebut.

Bagi para legislator ini, Pemkab silahkan menggeser anggaran perjalanan dinas dewan, Bupat, anggaran rapat, anggaran proyek dan anggran dana cadangan lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid19.

” Hal ini tidak masalah karena sudah sesuai Inpres No 4 Thn 2020, Permendadri No 20 Tahun 2020, Edaran Mentri keuangan S-241/MK.07/2020.

“Yang menjadi masalah nantinya, seandainya benar Anggaran BPJS ini tetap direlokasi ke Proyek RS tanpa melibatkan Pimpinan dewan, kami menduga ini cara berpikir ‘Manusia Serakah’.

“Pimpinan Dewan Mitra sejajar dengan pemerintah, itu sebabnya seperti Pemkab Mitra sedang menari-nari diatas penderitaan orang lain,” Ujar Pelleng Geram. (Devon Pondaag)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.