14 Hari Tak Dilunasi, Kasus TGR di Pemkab Talaud Dipolisikan

  • Whatsapp

Bupati Elly Engelbert Lasut, didampingi Wabup Moktar Arunde Parapaga. (Dok/Telegrafnews.co)

TELEGRAFNEWS – Kontraktor dan ASN yang tidak membayar tunggakan ganti rugi (TGR) Tahun Anggaran 2013-2018 di Pemkab Talaud, yang mencapai Rp.20,3 Miliar lebih, harus siap berurusan dengan polisi atau kejaksaan. Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut (E2L) memberikan tenggak waktu 14 hari kepada mereka untuk melunasi.

“Kami beri waktu 14 hari kepada mereka untuk melunasi TGR tersebut, terhitung 3 April 2020 kemarin,” tegas E2L, di kantor Bupati Kepulauan Talaud, Senin (6/4) 2020 pagi.

E2L menegaskan, apabila dalam kurun waktu 14 hari yang diberikan pemerintah daerah itu tidak diindahkan, maka kasus TGR 2013-2018 ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian atau kejaksaan.

“Kalau tidak diselesaikan, maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan,” tandas E2L.

Seperti diberikan sebelumnya, pada Tahun Anggaran (TA) 2013-2018, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terdapat kerugian daerah akibat TGR sebesar Rp. 20.364.733.541, 28.

Adapun pihak yang bertanggung jawab dan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR), yakni pihak III atau kontraktor sebesar Rp.12.397.332.493, 98 dan pegawai/ASN dan pejabat lainnya sebesar Rp.7.967.411.047, 30.

TGR tersebut membuktikan bahwa selama 6 tahun terakhir daerah ini belum patuh sepenuhnya pada asas pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku.

Ancaman terhadap opini WTP yang diraih Pemkab Talaud beberapa tahun terakhir ada di depan mata. Pasalnya ketidakpatuhan atas kewajiban TGR tersebut, juga akan memberikan penilaian tersendiri terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun 2019 yang sedang diperiksa oleh BPK RI.

“Jadi jangan karena TGR yang tidak dilunasi ini, lalu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah kita turun.
Padahal bupati sejak awal, dan berkali-kali menegaskan bahwa kita tidak mau status WTP kita ini turun,” ujar MAP, pekan lalu.

MAP juga menekankan, seluruh ASN dan pejabat daerah harus bekerja seiring visi misi daerah yang menekankan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang bersih.

“harus menyelesaikan kewajiban TGR ini, segera. Batas 14 hari, pak bupati memberi waktu,” tandasnya.

Tak hanya itu, penyelesaian TGR ini juga menjadi prasyarat penting bagi para pejabat atau ASN untuk mendapat kepercayaan menduduki jabatan.

“Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tandas MAP. (Rey Atapunang)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.