Trio ‘Lawan’ Sumendap Siap Terima Tantangan Bersyarat

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Pernyataan menantang Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap baru-baru ini terhadap Trio legislator Mitra Royke Niko Pelleng, Vanda Rantung dan Amar Kosoloy yang menurutnya ‘banyak mulut’, dengan menantang mereka agar menyumbangkan gajinya tiap bulan untuk penanganan Covid-19.

Bukan hanya itu pernyataannya, Sumendap yang dikenal dengan sebutan sang gladiator Mitra ini pun menantang Trio Legislator yang suka ribut masalah Covid-19, rame-rame sumbangkan gaji, sewa rumah dan sewa kendaraan lima bulan, menurutnya itu baru top.

Layaknya berbalas pantun, Trio Legislator Mitra yang dimaksud pun menyatakan siap menerima tantangan sang gladiator Mitra dengan sejumlah syarat.

“Pertama, Bupati tidak boleh melakukan pergeseran anggaran BPJS satu rupiah pun untuk 51.000 lebih warga Mitra dengan budget 16,1 miliar dan harus dibayar per 1 April 2020, karena anggaran tersebut sudah tertata di APBD tahun 2020,” ujar Pelleng.

Ditambahkannya pula, bahwa anggaran ini sangat membantu untuk memproteksi kesehatan rakyat Minahasa Tenggara.
“Sangat jelas dalam RDP waktu lalu agar dilakukan pembayaran. (Rekaman di DPRD),” kata Royke Pelleng didampingi Vanda Rantung dan Amar Kosoloi kepada sejumlah wartawan.

“kedua, anggaran perjalanan dinas 20 anggota dewan ke LN (luar negeri) dilakukan pergeseran untuk penanggulangan covid-19, dan ketiga, perjalanan dinas bupati ke LN dilakukan pergeseran termasuk menyumbangkan gaji plus perjalanan dinas dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19. Itu baru sang Mitra Sejati,” tutup Trio Legislator ini.

Sambung Pelleng, Rantung dan Kosoloi, jika ketiga syarat itu diterima, Bupati James Sumendap harus menyampaikan secara resmi ke masyarakat bahwa syarat-syarat tersebut sudah dilaksanakan.

“Sangat jelas apa yang kami suarakan. Kalau pihak pemerintah beranggapan kami mencari muka, itu keliru. Bagi kami ini menjadi tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dalam bidang anggaran,” semprot ketiganya.

Pelleng pun menambahkan, kalaupun pihaknya terus menyuarakan di media sosial, karena sepertinya pihak pemerintah tidak punya niat untuk melakukan pembayaran kepada 51.000 orang ini dan lebih memilih melakukan pergeseran ke proyek dengan alasan biaya iuran naik.

“Ketika MA memutuskan biaya BPJS tidak naik mereka beralasan menunggu Perpres,” ujar Pelleng.

Untuk itu, lanjut Pelleng, pihaknya akan terus bersuara, karena memang tugasnya untuk menyuarakan hal ini dan Pemkab Mitra jangan mencari-cari alasan kalau urusan nyawa. Kasihan rakyat daerah ini.(Devon Pondaag)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.