Bawaslu Berhentikan Sementara Badan Adhoc Per 31 Maret

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS -Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menindak lanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tertanggal 24 Maret tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

Keputusan tersebut dikeluarkan menyusul penundaan tiga tahapan Pilkada oleh KPU RI akibat dampak pandemik Covid-19.

Read More

Dijelaskan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, keputusan pemberhentian sementara jajaran Pengawas adhok pada Pilkada 2020 mulai dari tingkatan Kecamatan hingga Kelurahan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Sulut.

“Badan Adhok dinonaktifkan sementara, terhitung 31 Maret 2020 dan diaktifkan kembali dalam menjalankan tugas dan fungsinya hingga batas waktu yang belum ditentukan,” jelas Malonda, Senin (30/3) 2020.

Adapun rincian yang akan dinonaktifkan adalah 1.710 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan staf yang bertugas serta 1.838 Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD).Total 3.548 tenaga adhok.

Dikatakan Malonda, dengan dinonaktifkannya seluruh pengawas adhoc, secara otomatis honorium meraka akan diberhentikan sementara.

“Honorarium Panwaslu Kecamatan diberikan atas ouput kerja bulan maret tahun 2020. Panwaslu Kelurahan/desa yang dilantik setelah tanggal 14 Maret tidak diberikan honorarium Maret. Sedangkan Panwaslu Kelurhan/desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret diberikan honorarium bulan Maret,” kata Malonda.

Lanjutnya, selama masa pemberhentian sementara, Panwaslu kecamatan serta panwaslu kelurahan/desa tidak diberikan honorarium. Namun, beban biaya operasional tetap dibayarkan.

“Anggaran untuk penyelenggara Adhoc adalah berbasis kinerja, sehingga pembayaran honor tidak bisa dilakukan karena belum ada tugas pengawasan,” tutup Herwyn.

(Ren)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.