Pemkab Kepulauan Sangihe Terima Penghargaan SAKIP Award 2019

  • Whatsapp

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana memegang Piagam Penghargaan SAKIP 2019, didampingi sejunlah pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe, Senin (24/2) 2020. 

BERKAT pimpinan Bupati Jabes Ezar Gaghana dan Wakil Bupati Helmud Hontong, Pemerintah Kabupaten Kepulauan terus menuai prestasi.

Terkini, keduanya membawa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih penghargaan SAKIP Award Tahun 2019, setelah berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari CC menjadi B.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Jabes Ezar Gaghana pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III bertajuk SAKIP Award 2019, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/2) 2020.

Hadir mendampingi bupati dalam acara SAKIP AWARD 2019, Plh Sekda Kepulauan Sangihe Melanchton H Wolff ST ME, Asisten Administrasi Umum Dra. Olga Makasidamo, Kepala Bapelitbang Sangihe DR. Olden Lahamendu, Kabag Ortal Ellen Ali SH dan beberapa Pemkab Sangihe lainnya.

Bupati Sangihe, Jabes Gaghana (kiri) berjabat tangan dengan Menpan RB Tjahjo Kumolo pada SAKIP Award 2019.

SAKIP, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasarannya adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, SAKIP dilaksanakan dalam enam tahapan meliputi rencana strategis, perjanjian kerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Bupati Jabes Gaghana (keempat dari kanan) berfoto bersama Menpan RB dan para peserta SAKIP Award dari Kabupaten/Kota lainnya.

Bupati Jabes Ezar Gaghana bersyukur, karena setelah sekian tahun berada dalam peringkat C dan CC, tahun 2019 ini boleh naik peringkat menjadi B.

“Ini semua karena anugerah Tuhan dan kerja keras dari Tim SAKIP yang didukung oleh setiap perangkat daerah dan unit kerja serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Bupati melalui Kabag Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Franky Nantingkaseh.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga kualitas SAKIP Tahun 2019 mendapat nilai B. Peningkatan ini juga, katanya, akan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Peningkatan status penilaian ini adalah bukti bahwa pemerintah terus bekerja dan meningkatkan kinerjanya dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe mengikuti pelaksanaan SAKIP Award 2019

Perwakilan pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe mengikuti pelaksanaan SAKIP Award 2019.

Untuk evaluasi ini Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu dari 75 kabupaten/kota yang mendapat nilai B, dievaluasi dari 178 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

“Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala,” ujar Tjahjo Kumolo, dilansir dari laman https://menpanrb.go.id.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo ketika memberikan sambutan pada acara SAKIP Award 2019.

Tjahjo mengingatkan, visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya, adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output.

“Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” kata Tjahjo.

Dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil, serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Analisis terhadap hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori B ke bawah, memiliki potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran setidaknya sebesar 40 persen dari total APBD. Semakin tinggi nilai/kategori yang didapat, maka potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran semakin mengecil. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar 41,15 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 65,1 triliun rupiah pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar 5,7 triliun rupiah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang mendapatkan predikat BB, A, dan AA karena telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

“Nilai tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Saya berharap, Pemerintah Daerah dengan predikat BB dan A dapat mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja, sebagaimana telah diterapkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota yang masih berpredikat B, saya berharap para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan
cascading kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja; serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,” ujar Tjahjo.

Selanjutnya bagi pemerintah daerah dengan predikat C dan CC, Tjahjo sangat berharap komitmen kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi hasil; ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur; program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan; dan rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

“Implementasi SAKIP ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Pemerintah Daerah semata. Oleh karenanya, Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP,” pungkas Menteri Tjahjo. (Adv/Dendy Abram)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.