Konsultasikan Tunjangan dan Sertifikasi Guru, Komisi IV Sambangi Dirjen Kementrian Pendidikan

  • Whatsapp
KUNJUNGI: Tim DPRD Sulut melakukan konsultasi di Dirjen Kemendiknas, bahas persoalan guru. (FOTO:Istimewa)

TELEGRAFNEWS – Demi kesejahteraan para Guru, khususnya di Sulawesi Utara (Sulut), Komisi IV DPRD Sulut yang dipimpin Ketua Braien Waworuntu beserta anggota komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Adapun kunker tersebut untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Kinerja.

Read More

Dalam laporan kerja harian anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) bahwa penjelasan Kementerian yang disampaikan oleh Kabag HTK Setditjen GTK, Temu Ismail terkait keterlambatan tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan kinerja untuk guru yakni, Tunjangan guru baik guru PNS maupun guru non PNS merupakan tunjangan yang bersifat bantuan dari pemerintah dan tunjangan ini diberikan setiap 3 bulan serta ditransfer ke daerah masing-masing untuk mengelola menyalurkan pembayaran kepada guru-guru dan untuk tunjungan bagi guru-guru non PNS dananya dikelolah oleh pusat.

Selanjutnya, Untuk dana BOS sudah diterbitkan SK penerimanya yang bukan lagi ke dinas tetapi langsung ke sekolah penerima baik formal maupun non formal.

Pemberian tunjangan ini adalah kebijakan dari pemerintah daerah dan dalam pemberian tunjangan nomenklaturnya tidak boleh sama dengan nomenklatur pemberian tunjangan dari pusat/kementerian sekarang ini seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan penghasilan.

Adapun keterlambatan tunjangan sertifikasi guru karena adanya keterlambatan dalam penginputan data persyaratan, penerbitan SK dari Dirjen dan operator sekolah yang memvalidkan data guru.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong pemerintah pusat agar dapat memastikan dan menjamin tunjangan sertifikasi guru tidak akan terlambat lagi.

“Kami juga mendorong agar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan guru dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru mengingat program prioritas pembangunan Indonesia kini beralih ke upaya peningkatan sumber daya manusia yang unggul,” ujar MJP dalam laporannya mewakili Komisi IV

Menurut Komisi IV, Kesejahteraan guru harus diperjuangkan, karena guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia para anak didik.

“Komisi IV juga akan mendorong Pemerintah daerah bersama DPRD agar bisa membuat regulasi terkait pemberian tunjangan kinerja bagi guru, baik itu berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah,” tulis MJP dalam laporan kerja hariannya, Jumat (14/2) 2020.

(In)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.