DPRD Merauke Minta MOU PT. Plasma Ditinjau Kembali

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – MOU antara masyarakat adat Kampung Buepe dan PT. Plasma ada beberapa clausul yang tidak jelas, sehingga pada hearing antara DPRD, OPD, PT Plasma dan masyarakat adat Buepe ditinjau kembali untuk direvisi.

” Setelah hearing kami mendapatkan fakta baru bahwa ada perjanjian yang tidak jelas, sehingga kami sepakat untuk merevisi clausul clausul yang tidak jelas yang jika tidak do lakukan dapat memberikan dampak kerugian kepada masyarakat, dan untuk perbaikan MOU ini kami menunjuk kadis PTSP dan Bagian Hukum Setda untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan MOU atau MOE ini yang intinya kami minta masyarakat ini jangan sampai di rugikan dan kami dewan meminta agar ini dapat selesai dalam 2 minggu,” kata Ketua DPRD Merauke Benyamin Latumahina, Jumat (31/1)2020.

Read More

Juru bicara masyarakat adat Amos Ndiken ketika ditemui media ini mengatakan DPRD sebagai regulator sehingga perusahaan sebagai investor dapat menjawab persoalan ini terutama penyususan MOU atau MOE agar hak hak masyarakat dapat di selesaikan.

“Memang ini tidak sepenuhnya menjawab harapan masyarakat tapi tetap kami berikan apresiasi kepada DPRD yang telah mendorong direvisi kembali MOU dengan perusahaan dimana memang yang kami ketahui bahwa perusahaan ini belum sesuai dengan standar perusahaan layaknya karena perusahan ini tidak memiliki divisi yang dirasa sangat penting antara lain tidak adanya divisi humas (publik realition )dan divisi plasma ,CSR ( corporate social responsebelity),” kata Amos.

Terkait adanya MOU yang terkesan tidak jelas Amos mengatakan memang bila kita melihat surat perjanjian ini seperti hasil pemikiran seseorang terlebih surat itu sendiri ada nama tapi tidak disertai jabatan dan juga tidak ada Cap perusahaan.

” iya memang surat perjanjian ini nampak aneh karena tidak ada jabatan yang bertanda tangan dan juga cap perusahaan jadi ini seperti pemikiran pribadi seseorang di dalam perusahaan ukan keputusan managemen, sehingga memang sudah tepat agar di lakukan revisi agar secara aspek hukum dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat,” ujar Amos.

“Kami berharap agar masyarakat hidup dan perusahaan ada dan ini berjalan seimbang sehingga tidak ada yang di rugikan bisa berdampingan dengan baik, sehingga kami berharap MOE ini bisa sesegera mungkin di selesaikan,” pungkasnya. (Gilang Harry)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.