Pemilik Hak Ulayat di Kampung Buepe Tuntut PT. Plasma

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Masyarakat pemilik hak ulayat dari kampung Buepe, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Papua mendatangi PT. Plasma untuk menuntut hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan itu.

Menurut masyarakat, sudah sekitar 15 bulan perusahaan ini tidak memenuhi kewajibannya, sebelumnya telah dilakukan hearing dengan DPRD bersama PT. Plasma dan masyarakat pemilik hak ulayat dan tokoh adat. Hasil dari hearing pada tanggal 17 januari 2020 pihak dewan telah meminta perusahaan agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut paling lambat 27 januari 2020.

Read More

Amos Ndiken juru bicara masyarakat pemilik hak ulayat mengatakan, yang jadi persoalan saat ini adalah honor ketua adat dan ketua marga yang merupakan CSR dari perusahaan ini sampai saat ini belum dibayarkan pihak perusahaan.

“dan ternyata perusahan ini tidak memilik departement Humas dan Corporate Social Responsebility (CSR) sehingga semua ini di tangani oleh Human Resources Management( HRD) jadi ini pula yang menjadi salah satu persoalan di Merauke, Sabtu ( 24/01)2020.

Juga harusnya setiap perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah atau negara lain di minta agar patuh dan tunduk dengan setiap perundangan dan aturan yang berlaku di negara tersebut tempat perusahaan ini berinvestasi.

“Kedatangan masyarakat ini karena sudah 15 bulan honor ketua marga dan ketua adat, yang terdiri dari Rp.1.000.000 untuk ketua marga 8 orang dan Rp.1.500.000 untuk ketua adat 6 orang ini belum dibayarkan dan honor ini masuk dalam Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum di selesaikan selama 15 bulan,pertemuan ini juga menyikapi arahan wakil bupati saat pertemuan dimana beliau meminta agar perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik bersama pemilik ulayat dan para ketua adat,” kata Amos salah satu Ketua Adat.

Masyarakat juga meminta adanya revisi managemen perusahaan tersebut.

” Lalu yang kami minta minimal harus ada revisi management dimana ada departement humas dan departement plasma, dan setiap depertament ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak tumpang tindih sesuai aturan main contoh sebelum masuk harus ada ukuran luas lahan yang nantinya saat bayaran tali asih sesuai dengan harga BPN terus untuk kayu sendiri dibayarkan sesuai dengan SK Gubernur Papua untuk setiap jenis kayu,” lanjut Amos.

Jika pertemuan hari ini tidak memiliki titik temu nantinya DPRD akan memanggil bupati dan dinas terkait untuk melakukan hearing kembali di DPRD dengan pihak perusahaan dan masyarakat untuk mengambil sikap.

” sesuai pertemuan pertama diarahkan jika dalam pertemuan hari ini antara masyarakat dan perusahaan tidak menuai hasil maka akan kembali dibahas di DPRD bersama bupati, dinas terkait, perusahaan dan ketua marga serta ketua adat guna mengambil langkah dan sikap terhadap persoalan ini,” pungkasnya. (Gilang Harry)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.