Pembangunan Sirkuit Balap Motor, Diduga Merugikan Negara Hingga Milyaran Rupiah Pada Sektor Pajak

by -298 views

TELEGRAFNEWS – pembangunan sirkuit kebun coklat merauke yang mengenyam anggaran fantastik mencapai 84 milyar sesuai pagu, Namun ada issue tentang adanya dugaan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah kubikasi dalam RAB,yang di terima media ini yang ternyata di RAB nya mencapai puluhan ribu kubikasi ternyata dalam laporan pajak yang di layangkan dinas PU hanya ratusan ribu. saja sehingga terjadi ketidak singkronisasi antara RAB dan laporan dinas PU.

Untuk mendalami hal ini media ini mendatangi kantor BAPENDA untuk mengecek informasi ini dan benar kami di perlihatkan surat oleh salah satu staf yang surat tersebut di layangkan pertanggal 9 desember 2019, tentang jumlah besaran kubikasi , kemudian setelah itu dilakukan pembayaran pajak sekitar tanggal 20 desember dengan dua kali pembyaran dengan total sekita 20 jutaan juta rupiah,

Demi untuk mengetahui jumlah pastinya maka kami mencoba mencari informasi terkait besaran tanah timbun / selmat yang ada dalam RAB pembangunan sirkuit yang nanti di pakai dan ternyata mencapai puluhan ribu kubik, dan dengan jumlah pajak / retribusi perkubik yang berkisar 30ribu , mengacu pada perda no 09. tahun 2011 tentang pajak daerah, maka dapat di pastikan kerugian negara atau daerah mencapai milyaran rupiah.

Kepala Dimas SDM provinsi papua kantor wilayah merauke,boven digoel,asmat,dan Mappi ketika ditemui media ini mengatakan saat ini fungsi kewenangan memang sudah di tarik ke provinsi sehingga daerah hanya menerima pajak, namun pengunaan pajak dari batuan ,mineral ,non logam itu seratus persen untuk daerah. dan juga provinsi akan mengacu pada perda yang sudah ada di daerah yakni perda no. 09 tahun 2011 hal ini di katakan kepala Dinas SDM provinsi papua kantor Wilayah selatan Ronnny manuputty saat di temui media ini.

“Memang saat ini sesuai uu no 23 bahwa kewenangan pengawasan pajak retribusi sudah di tarik ke provinsi, sehingga BAPPENDA hanya sebatas mengumpulkannya, namun perlu kita ketahui bahwa khusus untuk retribusi,mineral dan batuan,pasir yang di dalamnya ada galian C atw Selmat, itu retribusinya 100% milik daerah, juga dengan kewenangan yang di limpahkan ke provinsi, ini menyebabkan banyak penyimpangan di lapangan di sektor pajak atau retribusi,” ujar ronny

“Sebelumnya juga saya sudah meminta pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan perda baru tentang retribusi namun hingga saat ini belum ada, padahal yang ingin saya lakukan demi mendongkrak pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi” pungkasnya

Sebenarnya dengan jumlah pendapatan daerah yang besar di harapkan dapat membantu daerah dalam sektor pembangunan di luar APBD, ya ini bisa terwujud jika setiap ASN dan sektor swasta benar benar bertujuan membangun daerah ini.

(Gilang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.