Disinyalir Ada Kongkalikong Pembayaran Retribusi Galian C untuk Sirkuit Merauke

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Pembangunan Sirkuit sepanjang 1800 meter di kabupaten Merajuk, provinsi Papua dinilai menuai pro kontra. Disinyalir proyek itu tidak membayar retribusi galian C.

Dari data media ini, retribusi yang dibayarkan pihak rekanan dari galian C untuk pekerjaan penimbunan sirkuit hanya sebesar 20 juta rupiah. Padahal jika sesuai RAB harusnya rekanan atau kontraktor membayar retribusi sebesar miliaran rupiah.

Read More

Saat dikonfirmasi mantan Kepala Dinas PUPR kabupaten Merajuk H.B.L Tobing sempat tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan dirinya sudah tidak lagi menjabat di dinas tersebut.

“Sebenarnya saya tidak pantas memberikan keterangan ini lagi karena saya sudah di luar dari dinas tersebut jadi tolong mengerti posisi saya saat ini, jadi tolong jangan mengatakan kepada saya bahwa saya cuci tangan,” kata Tobing.

Namun, Tobing akhirnya angkat bicara terkait dugaan kongkalikong pembangunan sirkuit Merauke itu.

” Jadi begini pada tanggal 9 desember 2019 itu saya ada menghadiri panggilan dari BIG( badan informasi giospesial) untuk update tata ruang. Karena saya pergi hanya 2 hari dan saat itu saya tidak meninggalkan surat PLH kepada siapapun. yang bikin saya bingung ini dasarnya apa, tapi yang saya heran kenapa surat itu dikeluarkan ketika saya berangkat, memang sangat disayangkan karena yang saya tahu jumlah tersebut untuk track road race volumenya adalah 37. 191 kubik itu merupakan fill atau timbunan luar dan untuk motor croos volumenya sekitar 18.000 kubik jadi aneh aja bila sirkuit dengan panjang 1800 meter panjang lintasan ini tidak ada retribusinya,” kata Tobing, Jumat (9/1)2019.

Tobing juga mengaku tidak pernah membuat surat dengan jumlah volume yang dibayarkan kontraktor.

“Dan terus terang saya tidak pernah mengarahkan untuk membuat surat itu dengan volume seperti itu, dengan jumlah yang fantastik namun pelaporannya hanya jumlah seperti itu, ya boleh dibilang sangat memilukanlah, silakan anda sebagai media menterjemahkan sendiri, dan perlu saudara ingat bahwa seorang PLH pun tidak dapat membuat diskresi tanpa persetujuan seorang pimpinan dan saya tegaskan saya tidak mengetahui dan mengisntruksikan melakukan pembayaran dengan jumlah volume segitu, dan kita semua tahu berapa retribusi yang harus dibayarkan dengan jumlah yang dipakai untuk pekerjaan tersebut,” lanjut Tobing.

HBL Tobing mengatakan harusnya mereka ketika mengeluarkan volume melakukan komunikasi dengannya dan juga meminta masukkan, saran dan petunjuk darinya selaku kepala dinas namun kenyataannya hal itu tidak dilakukan.

“Harusnya sebelum mereka membuat surat ini, sebelumnya harusnya melakukan komunikasi dengan saya atau paling tidak meminta petunjuk dari saya namun ini ternyata tidak ada, nah sebenarnya saya sendiri heran ada apa ini sampai terkesan di sembunyikan dari saya terkait jumlah volume kubikasi timbunan tersebut, itu pun saya mengetahuinya setelah akan dibayarkan uang muka sebesar 15% kepada pihak pengusaha dan ini membuat saya sangat kaget, dengan jumlah timbunan yang begitu besar dengan retribusi yang dibayarkan hanya segitu. Jadi saya tegaskan saya tidak terlibat dalam pembayaran retribusi yang boleh di bilang memilukan itu, memang pembayaran itu bisa dilakukan diawal dan juga nanti,” ujarnya.

Lanjut Tobing, dirinya berharap retribusi itu dibayarkan dimuka dan masuk dalam laporan tahun 2019.

“Namun terus terang saya inginkan itu di bayarkan di depan sehingga ada PAD buat daerah pada tahun 2019 itu untuk membiayai kegiatan kegiatan selanjutnya, tapi untuk itu saudara silakan meminta keterangan di dinas PU karena saat ini saya sudah dimutasi dari sana jadi saya tidak dapat memberikan informasi lebih terkait itu, hanya sebatas selama saya masih menjabat kadis PU dan yang saya ketahui demikian,” pungkasnya. (Gilang Harry)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.