by

Potret Buruk Dunia Pendidikan di Sejumlah Distrik di Merauke

-Daerah, Edukasi-485 views

TELEGRAFNEWS-Potret buruk pengawas dan evaluasi guru di distrik distrik di pedalaman Merauke berdampak lulusannya tidak dapat membaca dan menulis dengan baik dan lancar.

Pasal 31 ayat (1) undang undang dasar 1945 menjamin dan mewajibkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, namun sering kita jumpai diluar sana banyak anak-anak yang yang belum tersentuh pendidikan dengan baik.

Hal ini tentu merupakan pelanggaran HAM sang anak untuk mendapat pendidikan.

Seharusnya anak-anak ini bisa mendapat apa yang menjadi hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan dengan baik Karena masa kecil, masa kanak-kanak mereka yang seharusnya mereka habiskan di bangku sekolah, namun ironisnya sampai saat ini masih ada anak anak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Fenomena ini masih didapati sampai saat ini di distrik Okaba Kabupaten Merauke, sehingga pemerintah Kabupaten Merauke harus mengambil langkah untuk mengatasinya, dengan mengirimkan dan mengevaluasi kinerja guru-guru di daerah atau lingkungan tersebut agar hak-hak dasar dari anak anak usia sekolah dapat terpenuhi.

Selain itu pemerintah juga harus mengawasi dengan seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan wilayahnya.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi hilangnya hak setiap warga negara khususnya anak asli marind untuk memperoleh pendidikan.

Jadi, pemerintah daerah jangan lengah dan harus selalu was-was apabila ada pelanggaran HAM mengenai hak mendapat pendidikan tersebut supaya bisa ditangani sesigap mungkin dan tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Potret lemahnya pengawasan dan evaluasi persoalan pendidikan ini sempat di keluhkan kepala distrik Okaba Stevanus A Mahuze, kepada awak media beliau mengatakan bahwa adanya anak lulusan SD yang ke SMP yang tidak bisa baca dan tulis.

Hal ini hasil dari monitoringnya keberapa kampung terkait penyelenggaraan pendidikan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah

“Dari hasil monitoring dan evaluasi untuk pendidikan dasar dan menengah ada beberapa sekolah yang menjadi perhatian kita bersama terlebih pemerintah daerah seperti SD YPPK Tabonji dan Kampung Alaku dan beberapa sekolah lainnya yg tdk jauh lebih baik, dengan adanya lulusan SD yang tidak atau lancar baca dan tulis, dan pesan moral saya untuk menjadi perhatian pemerintah daerah terutama kepala dinas pendidikan sebagai lini sektornya, karena keberadaan guru PNS yang sangat memprihatinkan karena yang aktif di tempat tugasnya karena selama ini hanya guru kontrak dan honor sekolah,” ungkap Stevanus. Kamis (14/11)2019.

Diharapkan juga dinas pendidikan harus memiliki data base guru sehingga dengan data guru dapat di evaluasi kinerja dari guru,terkait masih ada guru yang masih menyelesaikan kuliah ka. Distrik mengatakan ini hanya alasan yang di buat buat dinas karena tidak memiliki data.

“Dinas harus memiliki data guru sehingga lebih mudah mengevaluasi kinerja guru, lalu terkait dalih adanya guru yang masih kuliah kan rasanya sangat lucu bila dari 2010 sampai saat ini belum selesai jadi ini hanya alasan yang di buat buat, ini juga dampak dari tidak ada data didinas pendidikan sehingga dinas tidak mengetahui gurunya sendiri dari kapan kuliah dan kuliahnya dimana,”tambahnya.

Alasan lain yang sering digunakan para kepala sekolah adalah pengurusan dana Bos, Op, dan Dapodik sehingga ini merupakan asalan yang tidak penting karena saat ini semua distrik telah tersedia jaringan internet.

“Berikutnya ada juga alasan lain yang sering di gunakan kepala sekolah dan guru PNS untuk berlama lama di kota yakni pengurusan Dana Bos,OP dan DAPODIK, dan ini sangat tidak masuk akal karena pemerintah daerah telah menyiapkan jaringan internet di semua distrik dan juga bisa ke distrik untuk menginput data data yang berkaitan dengan sekolah dan murid dan mungkin dinas pendidikan dapat melakukan koordinasi dengan dinas KOMINFO untuk penguatan jaringan internet di distrik distrik. Dan saya juga heran kenapa pengurusan uang itu yang bukan tanggung jawab kepala sekolah harus kepala sekolah yang kerjakan sehingga menjadikan alasan untuk berlama lama di kota semoga ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama,demi anak anak asli marind agar mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Terkait dulu diberlakukan gaji guru di distrik di bayarkan oleh bendahara distrik, saat ini system ini sudah tidak lagi berlaku karena saat itu banyak kepala distrik yang menentang kinerja guru dan dinas sehingga saat ini distrik tidak memiliki senjata lagi untuk menekan guru guru yang malas bertugas di tempat tugasnya.

“Dulu pernah ada system yang di berlakukan gaji guru pedalaman diterima di distrik masing masing namun karena saat itu banyak distrik yang menentang kinerja guru dan dinas maka dinas pendidikan menarik itu kembali kedinas pada tahun 2018, sehingga saat ini kepala distrik tidak memiliki senjata untuk menekan guru dan memberikan sangsi pemotongan gaji bagi guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga diharapkan kedepan ada strategi lain lagi untuk dapat menekan guru guru ini terutama yang PNS agar anak anak asli papua ini mendapatkan pendidikan yang layak demi kemajuan anak anak asli marind khususnya dan semua anak yang ada di distrik distrik pada umumnya,” pungkas Stevanus.

(Gilang Harry)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed