by

KIP Sulteng Bergerak Lamban Seperti Kura-Kura

-Daerah-48 views

TELEGRAFNEWSSekretaris Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sulawesi Tengah Jemmy S. Tehardjo menegaskan insan pers dalam menjalankan profesinya memiliki keterkaitan erat dengan dinamika agenda keterbukaan infornasi yang berjalan di suatu daerah.
“Karenanya, setiap insan pers, terutama jajaran media pers yang menjadi jaringan FPII harus memberikan perhatian serius terhadap hal tersebut,” kata Jemmy.

Pemimpin Redaksi Kabartoday.com itu menilai, sejak diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jalannya agenda keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah, praktis bergerak lamban seperti kura-kura.

“Agenda keterbukaan informasi di Sulteng berjalan lamban, seperti kura-kura, ” nilai wartawan senior Kota Palu itu.

Dia mengisyaratkan, kondisi itu terjadi karena minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap prpgram keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Komisi Informasi.

“Komisi Informasi adalah satu-satunya lembaga negara non struktural didaerah ini, yang diberi wewenang UU untuk mengawal dan menjalankan UU KIP, namun eksistensi lembaga itu terkesan kurang mendapat suport pemerintah daerah,” tegas Jemmy. saat memimpin delegasi jaringan media FPII dalam kegiatan sosialisasi UU KIP di Tanaris Cafe Jalan Juanda Kota Palu, Kamis (7/10).

Dicontohkan, dalam RAPBD Sulteng Tahun 2020 suport anggaran untuk kelembagaan Komisi Informasi hanya sebesar Rp. 400 juta, yang anggaran sebesar itu untuk bayar gaji komisooner dan honor staf saja tidak cukup untuk satu tahun anggaran.

Karenanya, Jemmy berpendapat, butuh gerakan bersama untuk menggelorakan agenda keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

“Yaa memang butuh gerakan bersama untuk menggelorakan agenda keterbukaan informasi didaerah kita, termasuk suport dan dukungan kawan-kawan pers,” tandasnya.

Jemmy juga menyarankan, agar kelembagaan Komisi Informasi sudah harus menjalankan tupoksinya secara progresif, sehingga bisa mempercepat pencapaian implementasi UU KIP di daerah ini.@

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed