Diduga KPK dan Gubernur Papua Intervensi Khusus Pelaku Usaha

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Gubernur Propinsi Papua, Lukas Enembe tidak hanya menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 untuk memproteksi para pelaku usaha Papua.

Gubernur malah sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengintervensi setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang dan jasa.

Read More

Saya bisa memastikan komitmen Gubernur Papua (Lukas Enembe_red). Dia memiliki komitmen yang tinggi terhadap para pelaku usaha Papua. Contoh, kami yang hadir mensosialisasikan Perpres Nomor 17 tahun 2019 dan Pergub No.14 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa ini sebagai bukti komitmen gubernur terhadap pelaku usaha Papua. Jadi, komitmen gubernur ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2019,” kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Propinsi Papua, Debora Salosa kepada awak media usai menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat serta Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di Propinsi Papua, di Aula Hotel Swissbel, Merauke, Jum’at (22/11)2019.

Menurut Debora Salosa Komiten Gubernur ini tidak terlepas dari komitmen Presiden RI, Joko Widodo yang memproteksi khusus bagi para pelaku usaha Papua.

Dalam Perpres no. 17 tahun 2019 dan Pergub no. 14 tahun 2019 sudah ditetapkan pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha Papua mulai dari 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar merupakan hak khusus bagi pelaku usaha Papua. Bahkan, pengadaan barang dan jasa mulai dari 2.5 miliar sampai 10 miliar ke atas sudah ditetapkan pula hak bagi pelaku usaha Papua diatur dalam bentuk KSO.

“Komitmen ini sudah diatur dan ditetapkan dengan intervensi khusus dari KPK. Maka ke depan KPA, PPK, PPTK disetiap SKPD tidak bisa keluar dari aturan ini. Bagi mereka yang keluar dari koridor ini, silahkan berhadapan dengan KPK. Mengapa? Semua tahapan pengadaan barang dan jasa di Propinsi Papua, nanti KPK ikut terlibat pada setiap tahapan,” katanya sambil tersenyum dan diamini staffnya yang sedang mendampingi Debora saat menjawab berbagai pertanyaan wartawan.

Debora juga menambahkan soal kebiasaan setiap SKPD yang selalu mengulur-ulur waktu dan menerapkan strategi mafia waktu lelang dan tender pada waktu yang sempit sebagai jalur tol, mensiasati aturan memuluskan kelompok pengusaha besar disatu sisi serta mengabaikan pengusaha Papua disisi lain mengaku optimis.

“Saya sangat optimis kejadian seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Kami sudah bekerja saama dengan KPK. Berani ya,silahkan berhadapan dengan KPK. Bahkan, saya bersama staff dalam waktu dekat ini akan berjumpa dengan Mendagri, Tito Karnavian untuk memastikan Perpres dan Pergub ini berjalan sesuai dengan roh dan amanah dari Perpres No.17 tahun 2019 dan Pergub No.14 tahun 2019. Saya jamin sekali tidak akan terjadi. KPK akan ikuti semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa di Propinsi nanti,” katanya meyakinkan.

Dia mengaku perjuangan ini memang tidak mudah dan membutuhkan komitmen dari para pelaku usaha Papua pula. Para pelaku
usaha Papua harus benar-benar setia menjalankan Perpress dan Pergub ini. Artinya, para pelaku usaha Papua memanfaatkan peluang ini untuk menjadi pelaku usaha yang benar.

“Gubernur sudah menitipkan pesan kepada kami bahwa pelaku usaha Papua yang tidak mengikuti prosedur yang benar ya, minta maaf pasti tidak bisa diakomodir. Intinya tetap mengindahkan semua prosedur yang benar dalam pengadaan barang dan jasa,” akunya.

(Gilang Harry)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.