by

Bandara Mopah Merauke Diduduki Warga Pemilik Hak Ulayat

-Daerah-1,019 views

TELEGRAFNEWS -Setelah pertemuan di jakarta lewat staf presiden dan ka bandara merauke dan dirjen perhubungan kementrian perhubungan, dan telah disepakati bahwa pengunaan terminal bandara yang baru akan dilakukan setelah ada kejelasan ganti rugi, namun tanpa koordinasi pihak bandara telah mengoprasikan fasilitas bandara yang baru sehingga merasa tersinggung maka dilakukan aksi menduduki bsndara ini hingga ada kejelasan dari pemkab merauke dan ka bandara, Jumat (8/11)2019.

Timotius Moal Gedi selaku Kepala Bidang Hak Ulayat LMA Merauke mengatakan, bahwa tuntutan ini untuk menindak lanjuti agenda rapat antara LMA dan Pemerintah Pusat pertanggal 16 / 10 di gedung sekretariat negara, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (16-17/10)2019 yang lalu

” dalam pertemuan itu ada kesepakatan bahwa tidak akan mengunakan terminal yang baru sebelum ada konpensansi ganti rugi hak ulayat, namun tampa sepengetahuan LMA dan Pemilik hak ulayat pengoprasian terminal yang baru di buka oleh pihak bandara mopah,sebelum pada tanggal 5 /10 pemerintah daerah telah mengadakan pertemuan dengan LMA dan pemilik hak ulayat dan Instansi terkait dari pertemuan itu ada 2 ( dua ) syarat yang harus di penuhi yakni panitia pengukur untuk memetakan yang di koordinir oleh kakanwil pertanahan provinsi dan pra peradilan adat alasan praperadilan adat ini agar nantinya pemberian ganti rugi itu tepat kepada pemilik hak ulayat sehingga pada hari kami datang agar pemerintah tahu bahwa ada persoalan yang harus di selesaikan,sebesar 800 meliat, ” kata Timotius.

Adapun rencana pembayaran ini telah sesuai dengan akumulasi yakni 60 Ha dengan rincian permeter senilai 1.400.000 jadi jika di akumulasikan menjadi total 800.000.000.000.adapun dasar permintaan ini kepada pemerintah pusat,berdasarkan surat bupati merauke Romanus mbaraka bupati merauke kala itu yang meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pembayaran ganti rugi tanah bandara di karenakan ketidak tersediaan dana APBD merauke untuk membayar konpensasi tersebut sehingga menindak lanjuti surat tersebut kami juga telah menyurat kepada presiden dan kementrian terkait, dan juga telah di lakukan mediasi dengan kementrian terkait dan juga ka bandara merauke yang di fasilitasi Lenis Kogoya Staf Khusus Presiden.

“Terkait aksi protes hari ini sesuai dengan hasil pertemuan di jakarta pada tgl 16 dan 17 di jakarta yang tidak boleh di gunakan sebelum ada ganti rugi dan saat ini sudah di gunakan bagaimana mekanisme dan dari pertemuan di lantai 3 kantor bupati merauke pada tanggal 5 dengan pemerintah daerah dengan instansi terkait dan disitu ada penyampaian pihak bandara bahwa ada fasilitas yang rusak pada terminal bandara yang lama maka terpaksa saat ini harus menggunakan fasilitas yang baru, sehingga kami sampaikan bahwa harus ada sebuah tuntutan yang harus diberikan kepada kami dalam hal mengfasilitasi kami masyarakat adat terkait pra peradilan adat akomodasi tranportasi dalam mengawal 2 surat yang harus dipenuhi dan ini merupakan nilai tuntutan kami kepada pemerintah daerah dikarenakan sepanjang kami melakukan pengurusan ini mulai dari tahun 2013 sampai sekarang tidak ada uluran tangan dari pemerintah sehingga kami dengan segala upaya yang ada bahkan harus berutang dari pihak ke tiga dalam pengurusan persoalan tanah bandara ini, sehingga di tahap pembayaran ini kami berharap ada perhatian pemerintah daerah kepada kami juga selaku masyarakat indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat indonesia yang lain,” lanjut Timotius.

“Adapun sesuai kesepakatan nilai buat pengurusan administrasi persoalan tanah bandara ini sebesar 2.500.000.000 yang nanti pengunaannya akan digunakan untuk pra peradilan adat, konsumsi akomodasi transportasi dan yang terpenting adalah pra peradilan adat dan disini juga sangat membantu pemerintah sehingga kedepan tidak adalagi bahasa tentang salah bayar karena nantinya kami akan menghadirkan masyarakat pemilik hak ulayat dari yobar,spadem dan kayakai serta menghadirkan tokoh tokoh adat dari 4 golongan adat marind untuk di lakukan sidang adat,”pungkasnya.

(Gilang Harry)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed