Tiga Tahun Dana Desa Karalung 1 Diduga Diselewengkan Kades

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Sesuai surat pengaduan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tokoh masyarakat dan beberapa perangkat pemerintah Kampung Karalung 1, Minggu (15/9) 2019, tentang dugaan penyelewengan Dana Desa oleh oknum Kepala Desa (Kapitalau) inisial (SK), ini delik aduanya.

Kepala Desa (Kapitalau) Kampung Karalung 1 tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2015,2016 dan 2017. Hal ini terbukti bahwa di kampung karalung 1 tidak terpampang papan informasi tentang APBDes, tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana di tentukan dalam aturannya.

Read More

Kepala Desa (Kapitalau) Karalung 1 tidak pernah menyerahkan desain dan RAB kepada TPK dalam pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Kampung Karalung 1, semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk Kapitalau.

TPK tahun anggaran 2015,2016 dan 2017 tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagimana kewajibannya, nyatanya setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa pada setiap paket pekerjaan pembangunan di kampung Karalung 1 di belanjakan oleh Kapitalau sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK sebesar 10% selang tahun anggaran 2015,2016 dan 2017. Dengan rincian sebagai berikut, tanhun anggaran 2015 ada dua kegiatan dengan anggaran Rp.350.000.000 operasional TPK 10% (Rp.35.000.000) tidak di terima oleh TPK. Tahun anggaran 2015 dua kegiatan lagi dengan anggaran Rp.694.000.000, operasional TPK 10% (Rp.69.000.000) tidak diterima oleh TPK. Tahun anggaran 2017 satu kegiatan dengan anggaran Rp.334.000.000 operasional TPK 10% (Rp.33.000.000) tidak diterima oleh TPK.

Kegiatan pembangunan fisik berupa pembuatan jalan rabat beton tahun anggaran 2017 dengan volume 3m x 400m dengan anggaran Rp.334.000.000 terealisasi 3m x 325m tidak terealisasi 3m x 75m serta upah Hari Orang Kerja (HOK) tidak dibayarkan dengan alasan masyarakat wajib kerja bakti dan juga material berupa batu dengan vplume 215 meter kubik dengan harga satuan 400 ribu per meter kubuk adalah hasil kerja bakti masyarakat, namun dilaporkan sebagai bahan yang di beli.

Kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2016 berupa pembuatan jalan setapak berlokasi di wilayah Lindongan 1 dengan volume 1,5m x 150m dan pembuatan drainase di Lindongan 2 dengan volume 60cm x 40cm x 150m dengan anggaran Rp.94.000.000 realisasi masing-masing jalan setapak 1,5 x 90m tidak terealisasi 1,5 x 60m sedangkan drainase terealisasi 60cm x 40cm x 90m yang tidak terealisasi 60cm x 40cm x 60m.

Material berupa batu tahun anggaran 2015 pembuatan jalan setapak Lindongan 4 dengan voume 150 meter kubik dengan harga satuan Rp.400.000 adalah hasil kerja bakti masyarakat tetapi dilaporkan sebagai bahan yang di beli.

Material berupa batu tahun anggaran 2016 di Lindongan 3 jalan setapak dan drainase dengan volume 350 meter kubik semuanya adalah hasil kerja bakti masyarakat namun dilaporkan sebagi bahan yang di beli.

Sun Mangolo selaku sekertaris TPK membenarkan adanya delik aduan Masyarakat yang tertera dalam surat pengaduan tersebut dan ditandatangani oleh 8 orang pelapor yang sudah dilayangkan ke pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

“Ia benar sesuai dengan surat pengaduanya dan kami sudah melayangkannya ke pihak Inspektorat” terangnya saat dikonfirmasi awak media ini, Sabtu (21/9) 2019.

(I-gel)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.