Razikin: Wiranto dan Yasonna Laoly, Anda Jangan Underestimate Terhadap Tuntutan Mahasiswa

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Penolakan Rakyat terutama oleh Mahasiswa terhadap berbagai rancangan produk legislasi hari-hari semakin meluas, dan terjadi hampir diseluruh Daerah, itu menandakan ada yang salah dalam berbagai produk rancangan legislasi tersebut.

Aksi penolakan oleh Mahasiswa itu harus menjadi perhatian bagi Eksekutif dalam hal ini Presiden dan juga Legislatif.

Read More

“Saya berharap kedua Institusi Negara tersebut tidak underestimate terhadap tuntutan Mahasasiswa seperti yang di pertontonkan oleh Menkumham Yasonna Laoli di ILC TVOne tadi malam,” kata Razikin Juraid Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Rabu (25/9)2019.

Lanjutnya, Razikin juga menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menuding aksi mahasiswa ditunggangi oleh kelompok tertentu.

“Saya juga menyesalkan Menkopolhukam Wiranto yang menuding aksi Mahasiswa ditunggangi oleh kelompok tertentu. Pak Wiranto harusnya lebih bijak menyikapi dan merespons tuntutan Mahasiswa bukan mengeluarkan tudingan yang justru dapat memicu amarah Mahasiswa. Kita harus beranjak dari cara-cara lama yang sifatnya koersif dalam menangani aksi Mahasiswa. Apa yang katakan Wiranto dan Yasonna Laoly merupakan pelecehan terhadap gerakan moral Mahasiswa,” tegasnya.

Menurut Razikin, Intinya, baik Presiden maupun DPR silakan konsolidasikan lagi berbagai rancangan produk legislasi tersebut, buka seluas-seluasnya akses publik secara deliberatif sehingga produk legislasi yang dihasilkan kalau tidak mampu memenuhi kepentingan dan harapan rakyat secara umum, paling tidak jangan terlalu jauh jarak antara apa yang dikehendaki oleh produk legislasi dengan harapan rakyat.

“Terkait dengan revisi Undang-undang KPK yang telag disahkan, kami mengidentifikasi ada banyak catatan yang berpotensi menghambat efektifitas pemberantasan korupsi, meski demikian, kami meminta para Mahasiswa agar dapat menggunakan kanal konstitusional sebagai jalan untuk menolak atau membatalkan pasal-pasal yang dinilai menghambat atau melemahkan KPK. Dengan demikian, kita menjadi bagian dalam mewujudkan ketertiban hukum,” tutupnya.

(Arham Licin)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.