by

Elly Lasut – Moktar Parapaga Segera Dilantik, Kemendagri Layangkan Surat Kedua untuk Gubernur

TELEGRAFNEWS — Belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode 2019-2024, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga, kembali memaksa ratusan masyarakat Kepulaun Talaud menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan di Kota Melonguane, Talaud dan di Jakarta.

Masyarakat menilai, sikap Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang belum melantik Elly Lasut – Moktar Parapaga menempatkan posisi Kepualaun Talaud sebagai “anak tiri” dan “kelas jauh” dari Propinsi Sulawesi Utara.

“…Kami kabupaten kepulauan Talaud adalah daerah otonom, harus dipimpin oleh kepala daerah pilihan rakyat, bukan daerah kelas jauh yang dipimpin oleh Plh, Pjs atau Plt pilihan penguasa,” ujar Sweleng Adam dalam orasinya, di depan pintu gerbang Kantor Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Kamis (1/8) 2019 siang.

Aksi demo warga Talaud di Jakarta (foto : ist)

“Sehingga kami memohon yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk dapat segerak melantik Bapak Dr. Elly Engelbert Lasut dan Bapak Moktar Arunde Parapaga sebagai bupati pilihan rakyat. Sekali lagi, sebagai bupati pilihan rakyat,” tandas Renalto Tumarah dalam orasinya.

Massa yang datang secara sukarela dari berbagai desa yang tersebar di sejumlah kecamatan, mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian yang dikomandani langsung oleh Wakapolres Talaud Kompol Boki Maria Buida.

Perwakilan masyarakat Talaud bersama Plt Dirjen Otonomi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta

Dalam aksinya, mereka mengibarkan tiga Bendera Merah Putih sebagai sikap patriotik dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta membentang senjumlah spanduk bertuliskan:

“RAKYAT TALAUD BUKAN BONEKA, SEGERA LANTIK!!! E2L-MANTAP”, “KAMI NKRI ASLI, BUKAN ANAK TIRI. BUKAN KELAS JAUH. BUTUH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEFINITIF!!! BUKAN PLH/PLT/PJS. E2L-MANTAP 2019-2024”, “22.656 SUARA SAH E2L-MANTAP MENDESAK PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ELLY ENGELBERT LASUT dan MOKTAR ARUNDE PARAPAGA PALING LAMBAT 2 AGUSTUS 2019”.

Mereka mengatakan, seluruh tahapan Pilkada telah dilalui dengan baik dibawah pengawasan esktra ketat Bawaslu Talaud dan Bawaslu Propinsi.
Alasan persoalan administrasi yang disebut-sebut pemerintah propinsi patut dipertanyakan.

“Ada berapa bupati dan wakil bupati terpilih pada pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 dengan waktu beberapa bulan adminitrasinya selesai … kenapa koq waktu satu tahun admistrasinya tidak selesai. Ada apa dengan pak gubernur?,” ujar Renalto.

Sementara, di Jakarta, aksi serupa pun digelar ratusan masyarakat Talaud bersama Forum Masyarakat Peduli Keadilan dan Forum Peduli Demokrasi Sulut, di depan Kantor Kemendagri, di Jalan Medan Merdeka Utara.

Kesempatan itu, empat orang perwakilan,
yakni Engelbertus Tatibi, Felix Marunsenge, Amal Uada, dan Ricardo Irenius diterima langsung oleh Plt Dirjen Otda (Otonomi Daerah) Akmal Malik yang didampingi sejumlah direktur.

Engel Tatibi membeberkan, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Plt Dirjen Otda itu, Akmal Malik kembali menegaskan bahwa SK Pelantikan dan Surat Perintah Pelaksanaan sudah keluar dan pasti dilantik.

“Surat itu, sudah disampaikan pihak Dirjen Otda ke gubernur untuk segera melantik,” ujar Engel.

“Surat pertama itu ditandatangani Plt Dirjen Otda. Dan hari ini Mendagri sudah menandatangani surat yang kedua untuk dikirim ke gubernur untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud. Surat itu akan dikirim pada, Jumat (2/8) 2019,” tandasnya.

(rey atapunang)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed