by

Akademisi: Tak Ada Cela Hukum Penundaan Pelantikan Elly Lasut – Moktar Parapaga

TELEGRAFNEWS – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) mengatakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut – Moktar Arunde Parapaga seharusnya tidak ditunda. Pasalnya, tidak ada cela hukum untuk menunda pelantikan tersebut.

“Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Talaud telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Ini menunjukan bahwa masyarakat menjunjung tinggi proses demokrasi. Oleh karena itu, mestinya pelantikan kepala daerah terpilih tidak boleh ada penundaan, karena memang tidak ada celah hukum yang dilanggar. Tahapan yang dilakukan penyelenggara pemilu pun sudah lewat, selanjutnya tidak ada ruang untuk menunda dan membatalkan pelantikan,” ungkap Dr. Donald Moninjta.

Donald berbicara usai Seminar Nasional, dirangkaikan dengam Dies Natalis FISIP Unsrat ke 55, di ruang sidang Jurusan Ilmu Pemerintahan, Selasa (6/8) 2019.
Hadir sebagai narasumber Ketua DKPP RI Prof. Dr. Harjono, Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, dan Dr. Ferry Daud Liando sebagai moderator.

Menurutnya, hasil diskusi akademisi Fisip Unsrat tersebut juga menyimpulkan bahwa posisi gubernur secara kelembagaan tidak punya legal standing untuk menggugat calon terpilih.

Dalam PP 78/2012 tentang perubahan keempat atas PP 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwa KPUD melakukan penelitian terhadap pasangan calon, penelitian yang dimaksud yakni meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi berwenang dan memberikan surat keterangan.

“Selanjutnya hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan kepada KPUD, masukan masyarakat wajib bagi KPUD untuk menindaklanjutinya,” terang Moninjta.

Selain itu, jelas Monintja, kalangan akademisi juga menilai, penundaan pelantikan dengan masih mempersoalkan administrasi calon berarti tidak menghormati keputusan lembaga penyelenggara pemilu, yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu dan DKPP.

“Karena bila ada keberatan ruang itu sudah disampaikan, mestinya kalau ada masalah pencalonan ke KPU dimintakan klarifikasinya. Namun, tahapan itu sudah lewat,” ujarnya.

Dia menambahkan, penundaan pelantikan Elly Lasut dan Moktar Parapaga secara tegas menyatakan pelangaran etika politik. Karena pasangan terpilih yang diusulkan partai politik telah secara legal dan dipersilakan mengikuti pemilihan kepala daerah dan oleh pemilih telah memilih pasangan calon dan sudah terpilih.

“Jadi, dari partai manapun pasangan calon yang sudah disulkan mestinya dihormati. Secara etika pemerintahan juga terciderai, bila sudah ada SK Pelantikan dari Kemendagri mestinya ditindaklanjuti, artinya dari sisi hirarki secara kelembagaan posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah adalah baik kalau ditindaklanjuti. Coba kalau kapasitas gubernur tidak diindahkan kepala daerah Kab/Kota.
Jadi secara keseluruhan memang tidak ada celah atau ruang untuk tertundanya pelantikan,” tandasnya.

Turut hadir dalam seminar itu, Ketua Lab-FISIP Dr Burhan Niode, Dr Purwanto, Dr John Lengkong, Dr Jacklin Lotulung, Drs Rivo Sumampow MSi, Drs Julius Randang Msi, Dr Marten Kimbal, dan Drs John Kaawoan MSi.

(rap)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed