Maraton, Plt Bupati Talaud Lantik BPD 41 Desa Sepulau Kabaruan dan Salibabu

  • Whatsapp

TELEGRAFNEWS – Mengingat pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara mengebut proses pelantikan BPD sekabupaten. Sesuai jadwal yang diterima telegrafnews.co, pemerintah daerah menargetkan pelantikan BPD tersebut sudah tuntas hingga Juli mendatang.

Pantauan telegrafnews.co, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange didampingi Istri tercinta, tak lain Ketua Penggerak PKK, Henny Paulina Totopandey bersama sejumlah pejabat terkait, telah melakukan pelantikan BPD, dimulai dari BPD seKecamatan Kabaruan dan Kecamatan Damau yang terletak di Pulau Kabaruan.

Read More

Pelantikan BPD di Pulau Kabaruan, salah satu pulau terluar di daerah itu, berlangsung di Aula Kecamatan Kabaruan, Kamis (13/6). Ada 100 anggota BPD dari 20 desa yang tersebar di pulau tersebut, melakukan pengambilan sumpah/janji saat itu. Mereka dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 216 Tahun 2019 tertanggal 11 Juni 2019.

Selanjutnya, hari ini (14/6), Petrus Simon Tuange didampingi sejumlah pejabat dari instansi teknis terkait, kembali melantik 15 anggota BPD dari 21 desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Lirung, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge dan Kecamatan Kolongan yang berada di Pulau Salibabu.

106 anggota BPD tersebut dilantik serentak di Aula Kecamatan Lirung. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 215 Tahun 2019 tertangal 11 Juni 2019.

Dalam sambutannya, Petrus Simon Tuange menegaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan dan pembangunan desa. Dia berharap ada sinergitas yang baik antara pemerintah desa dan BPD demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Begitu penting peranan dari pada BPD.
Kalau di dalam pelaksanaan tugas ke depan ada sinergitas, ada kolaborasi antara BPD dengan kepala desa dan perangkatnya saya yakin desa itu akan maju,” kata Petrus.

Menurutnya, BPD adalah lembaga filter yang ada di desa. Artinya segala sesuatu terkait dengan produk hukum yang ada di desa baik itu keputusan kepala desa, maupun peraturan desa harus digodok di BPD. Karena itu BPD dituntut memahami secara baik tugas, fungsi dan kewenangannya sehingga pelaksanaan tugas BPD berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, terkait optimalisasi kerja BPD tersebut, Petrus menghimbau kepada seluruh pemerintah desa agar menyediakan fasilitas kantor untuk BPD dengam memanfaatkan fasilitas kantor desa yang ada. Sebab hingga saat ini BPD tidak memiliki kantor sendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kepada seluruh kepala desa tolong ditata ada ruangan BPD. Di semua kantor desa haruslah ada tempat untuk BPD. Ini penting untuk menunjang kinerja BPD yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

(rey atapunang)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.