by

Mangero: Warning…!!! Pejabat Mantan Napi Tak Pantas Dipromosikan


TELEGRAFNEWS-Pengamat pemerintahan Gusman Mangero berpesan, agar Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) jangan ‘blunder’ jelang masa kepemimpinan kedua sebagai Bupati daerah ini dalam mengisi komposisi pejabat diperiode ini.


Hal ini ditegaskan Mangero sehubungan dengan rencana ‘cuci gudang’ pejabat didaerah ini dalam waktu dekat.


“Bupati harus benar-benar selektif dalam menempatkan personel pada porsi jabatan yang sesuai serta tidak menempatkan pejabat yang pernah tersandung kasus hukum,”ujar Mangero,Kamis (20/6) 2019.


Menurutnya, jika seorang ASN sudah pernah tersandung kasus hukum, maka dia tidak lagi diorbitkan sebagai sosok pejabat yang imbasnya nanti secara langsung berpengaruh pada integritas dan kredibilitas yang bersangukutan.


Secara etika, Mangero pun meminta pembina ASN yang ada di Mitra, sebaiknya lebih memperhatikan aspek etika ini, untuk tidak dimasukan lagi pejabat mantan napi. Karena pernah terbukti melakukan pelanggaran walaupun hanya 1 bulan.


“Penilaian saya jenjang jabatan seorang pejabat mantan napi, tidak boleh lagi dipromosi karena hal ini bisa berdampak buruk sampai kebawahannya.


“Memang didalam undang-undang ASN, mantan narapidana dapat diberhentikan secara definitif ketika hukumannya melebihi 2 tahun, namun yang bersangkutan tetap memangku jabatan sebagai seorang ASN jika unsur hukumanya tidak sampai 2 tahun dan hal ini sesuai dengan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN,” tambah lelaki yang dikenal vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat ini.


Tambahnya lagi, dalam peraturan pemerintah nomor 42 tentang pembinaan jiwa korsp dan kode etik pegawai negeri sipil, pasal 1 ayat 3, majelis kehormatan kode etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat majelis Kode etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan pada Ayat 4, pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.


“Ada aspek informal yaitu etik yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 4, sebagai landasan ketika pejabat pembina kepegawaian daerah. Memberikan kewenangan atau kepercayaan ASN, untuk menempati jabatan tertentu,” Jelasnya.(Devon pondaag)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed