by

Sikap Petrus Tuange Diuji Dengan SK 251 Dan 252, Bagaimana Nasib 340 Pejabat Pemkab Talaud ?

TELEGRAFNEWS – SK Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip Nomor 251 dan 252 tanggal 19 Juli 2018 terkait mutasi jabatan yang dilakukan pasca Pilkada Serenrak 2018 diperintahkan dicabut, karena melanggar undang-undang.

Sekira 340 pejabat setingkat eselon yang terdampak mutasi tersebut kini mulai sumringah. Mereka akan kembali menduduki jabatan yang ditinggalkan.

Sebaliknya, mereka yang akan meninggalkan jabatan mulai gelisah. Tunjangan jabatan serta kemudahan lainnya yang dinikmati akan hilang.

Lantas bagaimana sikap Plt Bupati Petrus Simon Tuange?

Berbincang dengan awak media di rumah jabatan Bupati Talaud, sore tadi, Petrus Simon Tuange terlihat dilematis.

Di satu sisi pencabutan SK improsedural itu merupakan perintah yang harus dilakukan. Namun di sisi lain, kebapaannya tak mau menyakiti.

“Tetapi yang menjadi persoalan di sini. Saya selaku Plt harus betul-betul arif dan bijaksana. Yang terbaik seperti apa? Sehingga kedua-duanya (yang dinonjob dan yang menduduki jabatan saat ini, red) bisa menerima keputusan saya,” tutur Tuange.

Sikap batin itu setidaknya berawal saat dirinya mendatangi Kantor BKN Regional XI di Manado, usai menerima SK Plt.

Diceritakan, setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN, dia mengetahui ternyata baik yang dinonjob, maupun yang dilantik saat itu semuanya tetap terkena dampak. Yakni kedua pihak tak bisa mengurus kenaikan pangkat.

“Jadi yang menduduki jabatan tidak bisa naik pangkat. Yang dinonaktifkan juga tidak bisa naik pangkat. Mana yang dipilih?” tanyanya.

Lanjutnya, selain masalah kenaikan pangkat pencabutan SK mutasi tersebut juga berdampak bagi kesejahteraan pejabat yang dinonjob dan yang dilantik saat itu.

Bagi yang dilantik harus siap membayar TGR atas tunjangan jabatan selama menjabat. Sedangkan yang dinonjobkan dan akan dikembalikan berhak mendapat tunjangan jabatan selama mereka dinonjobkan. Karena di BKN mereka tidak ada catatan dinonaktifkan. Artinya tunjangan jabatan mereka tetap jalan.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Menurut Tuange, keputusan harus tetap diambil. Pencabutan SK improsedural wajib dilakukan.

“Sebaiknya kembalikan kepada semula. Yang normal. Baru kita melangkah,” katanya.

Sementara terkait konsekuensi TGR dan pembayaran tunjangan jabatan, belum ada keputusan pasti.

Tuange hanya mengatakan, masih perlu memikirkannya secara arif dan bijaksana. Kiranya keputusan yang diambilnya nanti harus bisa diterima kedua pihak.

Mungkinkah yang terakhir ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan daerah?

Bahwa apakah keuangan daerah saat ini masih cukup untuk membayar tunjangan mereka? (rey atapunang)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed