by

Pemkab Talaud Gelar Apel Kerja di Lokasi Wisata Kuliner Melonguane. Ada Apa?

-Talaud-205 views

TELEGRAFNEWS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara menggelar apel kerja bersama di lokasi Wisata Kuliner Pantai Indah Melonguane, Selasa (14/5) 2019, pukul 08.00 WITA.

Dipimpin Plt Bupati Petrus Simon Tuange, apel diikuti Sekda Adolf Binilang, seluruh pejabat eselon II, III, IV, dan pejabat fungsional serta para tenaga harian lepas.

Menariknya, sejumlah masyarakat kota Melonguane yang berada di lokasi setempat juga terlihat antusias menyaksikan jalannya apel, dan mendengarkan seluruh arahan Plt Bupati.

“Mengapa saya laksanakan apel di sini? Supaya masyarakat juga tahu situasi yang sebenarnya yang terjadi di daerah,” kata Tuange dalam arahannya.

Kesempatan itu, Tuange menegaskan kembali empat hal yang ditegaskan Presiden Joko Widodo pada Musrenbangnas di Jakarta, Kamis (9/5) 2019 pekan lalu.

Pertama, terkait pemanfaatan anggaran yang sesuai mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran. Dimana perencanaan harus bersifat butem up, dan penganggaran harus dianggarkan sesuai dengan perencanaan yang tertuang di dalam Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten.

Bukan keinginan pimpinan yang dirupiahkan di dalam APBD.

“Kalau yang dirupiahkan di APBD keinginan pimpinan, jadilah seperti ini Talaud. Tidak berubah. Karena yang dijawab bukan keinginan masyarakat, tetapi keinginan pimpinan,” ujar Tuange.

Menyinggung kondisi daerah yang terjadi belakangan, Tuange mengatakan turut disebabkan karakter pejabat yang tidak memberikan masukan yang benar kepada pimpinan.

“Sebetulnya yang kita berharap adalah mekanisme yang terjadi di Talaud ini adalah Sekda lapor bupati, Bu setelah APBD di hitung kemampuan keuangan daerah pemkab Talaud 2019 sekian. Bayar gaji dan tunjangan pegawai sekian. Biaya rutin semua SKPD sekian, operasional DPRD sekian. Setelah dipotong dengan semua itu ada sisa belanja pembangunan sekian. Kemudian, Ibu hasil Musrenbangnya ini. Jangan tanya mau beking apa ini? Akhirnya keluar bekeng salah,” tandas Tuange, sambil meminta perhatian serius Sekda Adolf Binilang.

Tuange juga menegaskan soal pendayagunaan infrastruktur yang telah dibangun di daerah.

Dia mencontohkan, ketika rumah sakit daerah sudah dibangun di Mala, maka seharusnya pemerintah daerah membuka seluruh akses untuk memperlancar seluruh kebutuhan rumah sakit dan pelayanan rumah sakit tersebut. Seperti perbaikan jalan menuju ke rumah sakit yang selama ini rusak parah.

“Ketiga, Bapak Presiden menegaskan kementerian lembaga yang tidak perlu untuk lima tahun ke depan dia akan hapus. Begitu juga di daerah. OPD yang tidak perlu tidak harus dipertahankan,” kata Tuange.

Terkait penyederhanaan birokrasi, Tuange juga menekankan perlu membuat birokrasi perizinan menjadi lebih sederhana untuk mempermudah masuknya investor.

“Kalau boleh satu hari, kenapa harus suruh bola bale sampe tiga hari. Kalau boleh satu jam, kenapa musti suruh tunggu sampe jam empat sore,” tandasnya.

Terakhir, Tuange menegaskan soal peningkatan sumber daya manusia yang siap berkompetisi di bursa kerja.

“Ke depan jurusan pada sekolah-sekolah kejuruan harus disesuaikan dengan pasar kerja di daerah. Sehingga ketika lulus dari sekolah, siap terserap oleh pasar,” ujar Tuange.

(rey atapunang)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed