by

Legislatif Dukung Langkah Eksekutif Tutup Pasar Lama Melonguane

-Talaud-161 views

TELEGRAFNEWS – Mendukung langkah pemerintah daerah dan menjawab tuntutan pedagang pasar baru, Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merekomendasikan Pasar Lama Melonguane di Kelurahan Melonguane Timur segera ditutup.

Menurut Wakil Rakyat, penutupan pasar lama itu selain sudah tidak layak karena berada di pusat kota, terutama untuk menegakan wibawa pemerintah dalam mengatur kemaslahatan hidup banyak orang.

“Secara lisan, point-point rekomendasinya sudah kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama eksekutif juga perwakilan pedagang, kemarin. Dan surat rekomendasinya secepatnya akan kami serahkan ke pemerintah daerah agar segera dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPRD Jakop Mangole di Melonguane, Kamis (16/5)2019.

Mangole berpendapat, penutupan pasar lama Melonguane dilakukan selain tidak layak lagi karena mengganggu kenyamanan lalu lintas dan sanitasi, juga untuk menegakan wibawa pemerintah. Karena ditengarai sebagian besar lahan dari pasar lama adalah milik pribadi beberapa pengusaha.

“Pasar lama ditutup, semua orang yang ada di sana, yang terdaftar wajib pindah ke pasar baru, negara, daerah tidak di atur oleh orang pribadi per pribadi,” ujar Mangole.

“Pasar itu terkait kepentingan banyak orang dan itu wajib di atur oleh pemerintah. Ada regulasinya, ada aturannya. Bukan semau gue,” tandasnya,

Menurutnya, sesuai data keberadaan pasar lama juga ditengarai memberatkan penjual. Karena selain membayar retribusi pasar kepada pemerintah, para penjual juga harus membayar sewa lahan kepada pemilik lahan.

“Ketika di situ kita akan memungut uang orang, itu harus punya dasar hukum. Kalau dia memungut tidak mempunyai dasar hukum, kita anggap itu pungutan liar. Dan saber pungli harus jalan,” ujar Mangole.

Selain itu, rekomendasi DPRD juga menyoal kepemilikan lapak. Dimana satu pedagang hanya berhak untuk satu lapak.

“Untuk kepemilikan lapak adalah satu orang satu. Yang memiliki lebih dari satu lapak dicabut dan diserahkan ke pedagang yang sudah terdata tetapi belum mendapat,” kata Mangole.

Selanjutnya, rekomendasi itu menyasar
sejumlah pegawai negeri yang diketahui terdata sebagai pemilik lapak di pasar baru. Terkait itu, DPRD mendesak untuk dibatalkan.

“Yang PNS dikeluarkan dan diserahkan kepada yang betul-betul membutuhkan,” tegas Mangole.

Sementara untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Seperti perbaikan jalan, terminal, dan tambatan speedboat dan perahu, menurut DPRD, akan menyusul seiring beroperasinya pasar baru.

Untuk diketahui, selain Wakil Ketua DPRD Jakop Mangole, turut hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung Sidang DPRD kemarin, antara lain Ketua Komisi II dan anggota. Yakni Didimus Parapaga, Frelly Stevi Manahampi, Voker R. Pelle, dan Denny R. Martin.

Sementara dari eksekutif Asisten Ekonomi Pembangunan Toni Gagola, Kepala Dinas Perindag Habel Salombe, dan Camat Melonguane Oni Maliatja. Sedangkan dari pihak pedagang diwakili Jembris Timpua bersama 5 rekan pedagangnya.

(rey atapunang)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed