by

Kolaborasi Kejari dan Dinsos PMD, Jaga Desa “Action” di Minut

-Minut-152 views

TELEGRAFNEWS – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Kemendes PDTT), langsung ditindak lanjuti oleh ujung tombak kedua lembaga di kabupaten Minahasa Utara.

Kejaksaan Negeri Minahasa Utara melalui Seksi Intelejen bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Minut langsung menyasar 10 kecamatan yang ada di tanah Tonsea ini dalam rangka memberikan pemahaman akan setiap regulasi dalam penggunaan dana desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Rustiningsih SH menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu mendampingi dan mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa, dimana kerjasama tersebut adalah salah satu upaya untuk membantu meningkatkan penyerapan dana desa dan meminimalisir terjadinya penyelewangan penggunaan dana desa oleh para aparatur pemerintahan desa.

“Sosialisasi yang telah dilaksanakan merupakan langkah awal Kejari Minut sebagai bentuk implementasi program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa tersebut di tingkat kabupaten” jelas Kajari Minut.

Ditemui diruang kerjanya, Kadis Sosial dan PMD Minut, Boby Najoan menjelaskan bahwa saat ini telah dilaksanakan sosialisasi diseluruh kecamatan di Minut, dan para Hukumtua sangat antusias menghadiri acara ini dilihat dari persentase kehadiran yang mencapai 90%.

“Tentunya program ini sangat membantu kami dalam memberikan edukasi kepada para pengguna anggaran, sehingga bisa meminimalisir kesalahan penggunaan dana desa. Sebab, menurut data Mabes Polri, terdapat kurang lebih 1000 kelapa desa di seluruh Indonesia yang tersangkut masalah penggunaan dana desa” jelas Najoan, Senin (13/5), yang juga mengungkapkan bahwa bahwa pada saat sosialisasi tersebut, terdapat beberapa hukum tua yang langsung menyampaikan permohonan secara lisan dan akan segera ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis.

Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejari Minut  Ekaputra Polimpung SH MH, program ini sangat penting dalam membantu mendampingi kepala desa dari segi pemahaman hukum mulai dari tahap merancang APBDes, tahap penyaluran, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa.

“Jaksa dengan naluri penyidikannya, kalau ada terindikasi akan adanya penyelewengan, itu cepat sekali terdeteksi. Kita akan ingatkan sejak dini agar tidak terjadi penyelewengan. Intinya kami ingin pembangunan desa sesuai koridor yang dituju, sehingga jika ditemukan titik lemah terkait perencanaan, pengelolaan dan penyaluran dana desa, bisa langsung dicegah dan tanpa harus berurusan dengan hukum”, pungkas mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ini. (Fian Ombeng)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed