by

Grace Punuh Dituding Lakukan Pembohongan Publik

TELEGRAFNEWS – Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara, Grace Punuh dinilai melakukan pembohongan publik atas klarifikasinya yang mengakibat guru-guru kehilangan kesempatan (tertunda) naik pangkat.

Buktinya, sejumlah guru yang pernah datang ke kantor Dinas Pendidikan Daerah Sulut untuk melakukan konsultasi terkait pengurusan angka kredit (PAK) kenaikan pangkat baru-baru ini mengaku pernah “disemprot” dan dibentak langsung Kadis Grace Punuh saat berada di ruang GTK.

“Saya sudah bilang tidak ada guru-guru yang boleh datang kemari (kantor Dikda,red). Semua di kabupaten kota. Ibu dari mana? Ibu tidak baca itu ada larangan yang sudah ditempel di luar ruangan,” ungkap guru-guru menirukan kalimat Kadis saat mereka dimarahi Kadis Dikda Grace Punuh yang melarang guru-guru yang sedang berkonsultasi di ruang GTK Lt II, kantor Dikda Sulut dengan nada tinggi, ungkap salah satu guru.

Bantahan kepala dinas yang tidak pernah melarang guru-guru datang ke kantor dinas juga mereka anggap aneh, sebab secara terang-terangan mereka mengalami hal tersebut.

“Apa? Jadi hoax dang waktu ibu kadis  ada marah-marah pa torang (kami guru-guru) dengan nada membentak dan melarang guru-guru datang ke kantor dinas. Kejadian ini kami alami langsung dan saat itu kami tidak hanya dilarang tapi kami merasa seperti  diusir oleh kadis saat berada di ruang GTK kantor dinas, belum lama ini dengan gaya arogan seorang pemimpin. Jadi ibu kadis jangan memutar balikan fakta dengan mengatakan tidak pernah melarang guru-guru datang ke kantor dinas, ingat ibu seorang pejabat yang atitude (sikap) harus dijaga dan jangan mengumbar kemarahan didepan umum apalgi di lingkungan kantor yang ibu pimpin,” tambahnya.

Lanjut ‘oemar bakrie’ ini, sebagai pemimpin tertinggi Dikda Sulut seyogyanya Kadis memberikan contoh yang baik dengan menegur sapa tamu yang datang dengan cara yang lebih sopan (bukan marah-marah,red). Yang sangat menonjolkan arogansi seorang pimpinan, apalagi yang ditegur saat itu guru-guru yang nota bene pendidik di sekolah-sekolah yang harusnya mendapatkan pelayanan baik sebagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Guru-guru jugakan masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan secara baik di dinas. Kami tidak masalah jika memang niat merubah sistem untuk mendekatkan pelayanan ke kabupaten kota sesuai ketentuan. Tapi yang kami persoalkan adalah hak kami untuk naik pangkat pada periode April 2019 TMT Januari 2019 itu menjadi hilang dan tertunda akibat perubahan yang kadis lakukan. Sebab batas waktu memasukkan berkas PAK ke BKD jadwalnya sudah lewat dan di tutup sebab basic sistem pengurusan kenaikan pangkat ini mengunakan aplikasi online BKN,” bebernya.

Di sisi lain, langkah untuk mendekatkan pelayanan sesuai Pergub yang dijadikan alasan tidak bisa diterima sebab Kadis dalam pelaksanaanya tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap guru-guru.

“Kami ini pendidik yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Langkah menerapkan aturan yang dilakukan kadis ini otoriter sebab pemindahan kewenangan pengurusan PAK ke kabupaten kota tidak ada sosialisasi sebelumnya, sementara periodesasi pengurusan untuk tahap pertama tahun 2019 jadwalnya sudah berjalan yang ujung-ujungnya mengakibatkan kami (guru-guru) kehilangan kesempatn naik pangkat,” tukas sejumlah guru dengan nada kesal. (Redaksi/AL)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed