by

Dinilai Buat Kebijakan Tak Populis, Olly diminta “Copot” Kadis Pendidikan Sulut

TELEGRAFNEWS – Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019, Kepala Dinas Pendidikan (Dikda) Provinsi Sulut (Pemprov Sulut) Grace Punu mengambil kebijakan tidak populis.
Pasalnya, kenaikan pangkat ribuan guru TK, SD, SMP, SMA/SMK untuk periode April 2019, TMT 1 Januari 2019 menjadi terhambat. Hal ini tentunya dikeluhkan sejumlah guru karena hak mereka untuk naik pangkat menjadi terhambat.

“Proses kenaikan pangkat kami untuk periode sekarang terhambat akibat kepala dinas mengambil kebijakan merubah sistem pengurusan angka kredit (PAK) yang sudah berjalan di dinas provinsi. Harusnya jika mau merubah sistem PAK itu dilakukan pada periode nanti bukan disaat periode pengurusan sementara berjalan saat ini. Imbas dari kebijakan itu mengakibatkan tertundanya hak kami guru-guru untuk naik pangkat,” ungkap sejumlah guru yang meminta namanya tak di ekspos.

Lanjut mereka, hal ini mungkin diakibatkan tidak mengertinya kepala dinas yang kompetensinya bukan di bidang pendidikan. Pengurusan Angka Kredit (PAK) inikan persoalan teknis yang kurang dimengerti kepala dinas sehingga dalam melakukan kebijakan tidak mempertimbangkan efek yang berimbas pada hak guru-guru.

“Biasanya setiap periode kenaikan pangkat, kami guru-guru membawa berkas administrasi (PAK) kenaikan pangkat ke dinas provinsi dan langsung diproses. Anehnya, saat ini kami tak bisa lagi mengurus berkas kenaikan pangkat karena mekanismenya dirubah yang berakibat pada tertundanya kenaikan pangkat kami. Ini sangat kami sesalkan karena pelayanan yang harusnya prima ditahun politik yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi dan Pak Gub tidak sesuai kenyataan, malah justru kami guru-guru yang dirugikan padahal kenaikan pangkat ini adalah hak kami,” tukasnya.

Selain soal pelayanan yang tidak prima, guru-guru juga merasa aneh dengan kebijakan kepala dinas yang melarang para pendidik untuk datang di kantor dinas pendidikan. 


“Apa salahnya kami guru-guru datang ke kantor dinas pendidikan. Kantor dinas pendidikan itukan seperti rumah kedua bagi kami (guru-guru) sebagai pendidik untuk mengurus keperluan administratif kami sebagai ASN termasuk kenaikan pangkat. Jika kami guru-guru dilarang datang ke kantor dinas terus kami harus datang kemana?,” tanya mereka.

Lebih jauh lagi, para guru meminta Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kadou untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas pendidikan, sebab sejatinnya kepala dinas sebagai pimpinan di dunia pendidikan harus mampu membuat dunia pendidikan maju bukan sebaliknya.


“Pak Gub, kami minta untuk mengevaluasi kinerja kadis Dikda, jika dibiarkan ini menjadi preseden buruk. Harusnya, ditahun politik ini kadis pendidikan menunjukkan kinerjanya dengan mengotimalkan pelayanan didunia pendidikan bukan membuat kegaduhan dan keresahan bagi guru-guru dengan membuat sistem baru yang berbuntut pada tertundanya hak kami guru-guru untuk naik pangkat,” bebernya.(Redaksi/AL)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed