by

Surat Terbuka DPD Pospera NTT Untuk Hanif Dakiri dan Gubernur

TELEGRAFNEWS – Akhir akhir ini kita melihat dan mendengar beberapa kasus penahanan warga di Bandara El-Tari Kupang – NTT yang ingin bepergian ke luar daerah. Kasus ini menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat yang ingin berangkat ke luar daerah dengan menggunakan transportasi pesawat. Beberapa warga ditahan dan diminta surat surat yang tidak ada hubungannya dengan aturan di bandara yaitu cukup menunjukan tiket dan KTP.


” Dinas Nakertrans NTT seolah-olah punya hak atas penahanan orang jika orang tersebut tidak mampu menunjukan bukti bukti keberangkatannya, misalnya KTP, KARTU MAHASISWA, SURAT IZIN KELUAR KOTA, SURAT DARI DESA ATAU RT/RW SETEMPAT,” Tulis Iant Lily dalam surat terbuka yang juga dikirim keredaksi Telegrafnews.co, Sabtu (12/1)2019.


Sebenarnya, tambah Lily, apa hak dinas Nakertrans menahan dan memeriksa orang. Kasus ini adalah buah dari kebijakan gubernur terkait “MORATORIUM TKI” yang ingin bekerja di luar negeri dan dalam negeri. Namun, jika kita teliti secara detail, apa sebenarnya arti moratorium. dalam KBBI arti moratorium adalah penundaan atau penghentian sementara. Menurut beberapa ahli moratorium TKI artinya penghentian sementara pengiriman TKI.


“Lalu, apa hubungannya moratorium dengan penahanan warga di bandara? Apa dasar menahan orang? Apa karena fisik, warna kulit, tampang miskin, rambut keriting dll?  Apakah bandara milik Nakertrans atau BUMN Angkasa Pura, sejauh mana hak mereka?  Jika orang orang ingin bekerja di luar daerah (sekitar Indonesia), apa hak Nakertrans atau hak kita menahan nasib dan masa depannya?, Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan lapangan pekerjaan?,” tanya Lily.


Seperti kasus yang baru di alami oleh seorang perempuan Selfin Etidena asal Alor yang ingin melanjutkan pendidikannya di Yogya. Perempuan ini tiketnya hangus hanya karena di tahan oleh Nakertrans, padahal menurut aktivis Pospera NTT ini, Selfin sudah menunjukan bukti bukti bahwa dia mahasiswa. 


” Untuk itu, kepada Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri, tolong perhatikan anggotamu di daerah supaya jangan bertindak bergaya preman yang menahan orang di bandara, sampai warga yang mau berangkat tiketnya hangus. Ini sudah melanggar HAM. Hak orang dikekang dan dibatasi.
Apa dasar penahanan orang, apakah Nakertrans bisa keluarkan surat penahanan di bandara, seperti misalnya jika polisi menilang, ada surat penilangan, ada surat razia kendaraan bermotor,” tulisnya dengan nada tanya.

Untuk Gubernur NTT, Lily menulis. kebijakan moratorium TKI itu pada prinsipnya baik, tapi tidak ada hubungan atau aturan bagi Nakertrans untuk menahan orang. Ini pelanggaran HAM, karena hak orang dibatasi. Moratorium berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi perusahaan jasa tenaga kerja yang selama ini mengirim orang ke luar negeri. Bukan menahan orang di bandara.


” Jika pemerintah mau serius mencegah kasus Human Trafficking, ada baiknya pemerintah fokus pada penangkapan pelaku Human Trafficking. Pelaku  HT sampai hari ini masih menjalankan aktifitas mereka, mengapa pemerintah tidak fokus  penangkapan pelakunya. Malah fokus menahan warga di bandara. Seringkali kita melihat proses hukum di NTT sangat janggal, pelaku utama HT hukumannya malah lebih ringan dari perekrutnya. Jadi aneh, jika pelaku utama hukumannya lebih ringan. Kasus yang pernah terjadi dialami oleh Diana Aman, pelaku utama HT. Beliau malah bebas. Baru baru ini saja ditangkap lagi.
Oleh karena itu, kepada Menteri Hanif Dakiri dan Gubernur NTT, berhentilah menahan orang di bandara, jangan mengekang dan membatasi orang. Karena ini sudah pelanggaran HAM.  Ukurannya apa untuk menahan orang? Jika karena fisik, kulit hitam, rambut keriting dan tampang miskin, maka itu DISKRIMINASI RAS,” tegasnya.


Lily berpesan, agar menggunakan cara cara yang lebih akurat dan tepat dalam penerapan moratorium.

” Masih ada pelaku utama HT yang berkeliaran, tangkap pelakunya bukan warga biasa. 
Dan Pemerintah harusnya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyat,” pungkasnya. (Tim Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed