by

Awal Tahun, DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2018 Serta Pembukaan Masa Sidang 2019

TELEGRAFNEWS – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan, penyampaian laporan kinerja pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta laporan hasil reses III tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1) 2019 siang.

Dalam rapat paripurna tersebut, laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan Wenny Lumentut, laporan AKD komisi 1 oleh Hanafi Sako, komisi 2 Noldy Lamalo, komisi 3 Amir Liputo dan komisi 4 James Karinda. Laporan kinerja Bapemperda oleh Netty Pantow dan BK Fanny Legoh.

Setelah laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan, para anggota DPRD yang telah melakukan kegiatan reses juga menyampaikan hasil resesnya melalui setiap komisi masing-masing anggota.

Sebelum hasil reses diserahkan, beberapa anggota Dewan mengingatkan kembali apa yang menjadi hal-hal penting dalam penyerapan aspirasi masyarakat, diantaranya anggota DPRD Eddyson Masengi yang berkesempatan membacakan hasil reses mengingatkan kepada pemerintah merealisasikan aspirasi reses dari masyarakat.

“Di Tompaso Baru ada pencetakan sawah tapi tidak ada air. Juga aspirasi normalisasi Sungai Ranoyapo. Pembangunan pengaman pantai di Boulevard Amurang mangrove dirusak. Mestinya pembangunan tidak merusak ekosistem,” ujar Masengi.

Selanjutnya Dapil Nusa Utara yang diwakili oleh Meiva Lintang menyoroti harga BBM di Kabupaten Kepulauan Sitaro sempat melonjak.

“Harga minyak di Sitaro bisa sampai 30 ribu. Pemerintah harus bangun fasilitas agar harga minyak dan LPG stabil,” kata Meiva Lintang.

Mendengar para anggota Dewan yang telah menyampaikan hasil pekerjaan mereka, Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw mewakili Gubernur menanggapi aspirasi reses tersebut.

Ia mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna merupakan konsistensi dan eksistensi tugas anggota DPRD yang mampu menjalin koordinasi dan sinergitas positif mengawal visi dan misi pembangunan di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut memberikan perhatian serius pasti menindaklanjuti aspirasi reses anggota DPRD.

“Semua kewenangan dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota kami perhatikan. Perundang-undangan yang baru jelas saling koordinasi termasuk menindaklanjuti hasil reses. 2019 ini kerja semakin maksimal. Soal disparitas harga BBM karena ombak besar kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat. Tapi sekarang sudah stabil,” jelas Kandouw.

Ketua DPRD Andrei Angouw yang menjadi pimpinan rapat yang didampingi oleh wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut turut memberi apresiasi atas konsistensi Pemprov Sulut.

Apresiasi tersebut karena Pemprov telah melaksanakan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang merupakan komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.

“Semoga di tahun 2019 kinerja DPRD Sulut terus ditingkatkan, kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan kepada pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kiranya bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan,” pungkas Angouw.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, jajaran Forkompimda, pimpinan pejabat instansi vertikal, pejabat SKPD dan masyarakat umum. (Indah)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed