Menu

Rapat Bersama Pertamina, DPRD Sulut Pertanyakan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

  Dibaca : 43 kali
Rapat Bersama Pertamina, DPRD Sulut Pertanyakan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

TELEGRAFNEWS – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) selalu saja menjadi permasalahan, tak terkecuali di daerah Sulawesi Utara.

Atas dasar itulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi II Bidang Perekonomian, dan Keuangan hari ini, Kamis (29/11) 2018 mengadakan rapat bersama Pertamina Sulawesi Utara.

Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Cindy Wurangian, dirinya mempertanyakan penyebab kelangkaan gas subsidi ini kepada pihak Pertamina.

“Kelangkaan ini sudah terjadi dari beberapa bulan yang lalu, kami ingin mempertanyakan bagaimana langkah dari Pertamina untuk mengatasi kelangkaan gas subsidi ini” kata Ketua Komisi 2 DPRD Sulut, Cindy Wurangian saat membuka rapat bersama Pertamina Sulut, siang ini di ruang rapat komisi II.

Memang menurutnya sudah ada langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulut yakni dengan menggelar sidak elpiji 3 kg di rumah-rumah makan yang ada, agar gas subsidi tidak salah sasaran.

Akan tetapi, menurutnya, langkah yang di tempuh belum cukup.

“Kita ketahui fakta dilapangan, kebanyakan masyarakat membeli gas elpiji 3 kg itu, di warung bukan lagi di pangkalan, dan menurut informasi dari mereka harga di pangkalan sama saja dengan yang dijual di warung,” ujar Wurangian

Harga yang dipatok di warung yakni mulai dari Rp 25 ribu sampai Rp 40 ribu per tabung isi ulang.

“Nah ini seperti apa regulasi dari Pertamina, bagi pangkalan yang menjual elpiji 3 kg ke warung, yang notabene harga di warung tidak sesuai HET,” tanya Wurangian

Wakil Ketua DPRD, Stevanus Vreeke Runtu juga angkat bicara mengenai adanya dugaan penimbunan gas elpiji subsidi ini.

“Warung-warung pengecer bisa saja membeli banyak tabung, setelah elpiji susah didapatkan maka dia menjual kembali elpiji dengan harga yang mahal,” kata Wakil Ketua DPRD, Stevanus Vreeke Runtu, saat mengikuti rapat bersama Pertamina ini.

Dirinya mengatakan, sengaja mengikuti rapat yang digelar komisi II, karena keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai elpiji melon ini.

“Regulasi yang disampaikan ini bagus, akan tetapi pada prakteknya masih jauh dari yang kami lihat” kritik Runtu

“Saya kira kami perlu penjelasan supaya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimama prosedur yang yang benar dan harga yang ditetapkan sesuai HET,” pinta Runtu

Kritik juga tak luput dari Wakil Ketua Komisi II, Noldi Lamalo.

Dia menyayangkan data-data yang telah diuraikan oleh Pertamina yang menurutnya tidak diimbangi dengan pengawasan.

“Sudah benar apa yang disampaikan mengenai data tadi, tapi se-valid apapun data itu, kalau tidak diikuti dengan pengawasan maka tidak ada artinya,” kata Lamalo

Meresponi berbagai pertanyaan dari anggota DPRD Sulut, Pertamina melalui Branch Marketing Manager, Addieb Arselan mengatakan alur distribusi Pertamina hanya sampai di pangkalan

“Untuk elpiji, chanel resmi kami hanya sampai di pangkalan, jadi kalau pengecer sebenarnya sudah bukan chanel kami,” ujar Branch Marketing Manager Pertamina Suluttenggo, Addieb Arselan

Untuk kuota, kata Addieb di Sulut sudah melebihi kuota yang diberikan.

“Saat saya datang kesini, saya sudah mendapati bahwa kuota kita sudah over dua sampai tiga persen,” kata Addieb.

Dirinya mengatakan, bahwa kuota yang ada sebenarnya sudah bisa memenuhi sebanyak 80 persen masyarakat yang ada di Sulut.

Pertamina berasumsi, sesuai survey bahwa dalam 1 bulan, 1 keluarga mengambil 4 tabung.

“Sebetulnya sudah bisa mengcover, dengan sistem distribusi terbuka,” tambah Addieb.

Selanjutnya ia mengatakan, hasil sidak bersama pemerintah, sudah ada pangkalan yang di skorsing bahkan ditutup karena melakukan pelanggaran. (Indah Pesik)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional