by

Golkar Minut “Panggil” Bawaslu

TELEGRAFNEWS – Menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2019 nanti, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Minahasa Utara mengambil langkah positif dalam rangka sosialisasi dan pemahaman yang baik terhadap setiap regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini terbukti saat Beringin Minut mengundang 3 komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara yakni Simon Awuy selaku Ketua dan koordinator divisi SDM, Organisasi dan Data, Rahman Ismail selaku koordinator Divisi Pengawasan, hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta Rocky Ambar selaku koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu, untuk memberikan pemahaman mengenai setiap regulasi kampanye terhadap caleg dari Partai Golkar ini.

“DPD II Partai Golongan Karya sangat serius mendukung seluruh calon legislatif yang akan bertarung di Pileg 2019 nanti agar setiap langkah yang diambil tidak menyalahi regulasi dari penyelenggara Pemilu. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara diundang sebagai pembawa materi dalam memberikan pemahaman kepada setiap caleg mengenai regulasi dari setiap tahapan Pemilu sambil membangun komunikasi yang baik antara “pemain dan wasit”, sehingga bisa menjadi mata dan telinga bagi pengawas pemilu tersebut” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Minut, Drs Denny Ronny Wowiling.

Diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Simon Awuy bahwa kegiatan seperti ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk kesadaran partai politik sebagai peserta pemilu untuk sosialisasi kebawah agar setiap calon dapat memahami sepenuhnya regulasi dari setiap tahapan pemilu yang sementara berjalan.

“Sesuai dengan PKPU (Peraturan KPU) nomor 23 tahun 2018 dan tentang kampanye pemilu, dalam pasal 75 disebutkan bahwa terdapat 9 metode dalam kampanye yaitu Rapat Terbatas, Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Media Massa, Iklan Media Cetak Elektronik dan Internet, Rapat Umum, Debat Calon (untuk capres), dan Metode Lainnya” beber Awuy

Ditambahkan oleh kordiv pengawasan Rahman Ismail bahwa tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 23 September terdapat 2 item yang belum bisa dilaksanakan.

” Media Massa, Iklan Media Cetak Elektronik dan Internet, dan Rapat Umum baru bisa dimulai tahapannya pada 24 Maret sampai 13 April 2018, atau 21 hari sebelum masuk masa tenang” ungkap Ismail.

“Sejatinya basis pengwasan bawaslu adalah undang undang no 7 Perbawaslu dan PKPU. Pada intinya peran kami disini bukan untuk membatasi ruang gerak para peserta pemilu, tetapi lebih kepada pengarahan agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang ada” tutup Rocky Ambar menambahkan. (Fian Ombeng)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed