by

Bedah Rumah di Sampiri Diduga Salah Sasaran

-Minut-592 views

TELEGRAFNEWS – Proyek bantuan seharusnya tepat sasaran kepada masyarakat, namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Diantaranya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSM) di Desa Sampiri, Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara (Minut).

Dalam temuan lapangan, proyek nasional berbandrol Rp3, 254 miliar dalam tahun anggaran 2018 ini, implementasinya tidak menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah tersebut, malah menguntungkan oknum-knum tertentu dan tergolong berekenomi tinggi.

Namun, BSPS yang disalurkan pemerintah ke Desa Sampiri, dinilai tidak tepat sasaran karena sebagian diberikan kepada perangkat desa. Hal inipun diakui oleh salah satu warga Desa Sampiri, Elvis Lumingkewas, bahwa program ini harus dikaji kembali karena dinilai tidak tepat sasaran.

Di Desa Sampiri pada beberapa waktu lalu mengusulkan program BSPS sebanyak 40 unit rumah, namun hanya disetujui oleh pemerintah melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPPR) Minut sebanyak 31 bidang rumah. Namun sayang, dari jumlah yang disetujui tersebut, 10 diantaranya diduga diperuntukkan kepada perangkat desa. Jangan sampai ada unsur sesuatu, lantas program ini tidak tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu,” jelas Lumingkewas kepada wartawan, Senin (22/10) 2018.

Dirinya pun menyebut bahwa sesuai hasil laporan masyarakat ada 10 rumah perangkat desa yang masuk dalam program Bedah Rumah atau BSPS. Perangkat desa yang menerima bantuan ini yakni Kepala Jaga 2 bersama Maweteng. Kemudian Kepala Jaga 3 bersama Maweteng, Kaur dan Bendahara Desa. Lalu Kepala Jaga 4 dan Maweteng serta Kepala Jaga 5 bersama Maweteng serta Kaur.

“Kalau dilihat, kondisi keuangan mereka semua itu tidak layak menerima program Bedah Rumah. Sebab sebagian dari mereka memiliki beberapa tanah dan orang yang sudah mapan,” ungkapnya

Terpisah, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Minut, Drs Sem Tirayoh saat dikonfirmasi mengatakan jika dalam penyaluran BSPS di Desa Sampiri sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, oleh pihak Kordinator Fasilitator (Korfa) BSPS sudah melakukan pembicaraan dengan warga lewat musyawarah desa.

“Jadi hukum tertinggi itu adalah rembuk atau musyawarah desa karena ini program terbuka. Jadi kalau ada perangkat desa yang menerima, itu sudah disetujui warga,” tandasnya.

Diketahui, kriteria penerima BSPS berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 yakni WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah serta ada legalitas berupa surat keterangan, tanah tidak dalam sengketa, lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS, berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat dan diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang. (Fian Ombeng)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed