Menu

ASN Wajib Baca ! “Like” Medsos Caleg Bisa Dipecat

  Dibaca : 158 kali
ASN Wajib Baca ! “Like” Medsos Caleg Bisa Dipecat
ilustrasi

TELEGRAFNEWS – Aparatur Sipil Negara yang merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ( Tenaga Kontrak ), dituntut untuk selalu mengedepankan netralitas dalam menghadapi tahun politik, dalam pesta demokrasi lima tahunan di bumi Khatulistiwa ini.
Menurut Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Minut Simon Awuy melalui Komisioner Rocky Ambar selaku koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu bahwa, sesuai dengan dasar regulasi pada UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB, bahwa disebutkan dengan jelas bahwa netralitas ASN sangat ditekankan dalam Pemilu.
“Disebutkan dengan jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 bahwa para abdi negara ini dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat” ungkap Ambar.

Lanjut Ambar bahwa ada sejumlah larangan yang wajib diketahui oleh para abdi negara ini yang antara lain adalah:

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon

2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.

3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.

5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol

6. Dilarang foto bersama calon .

7. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

“Dalam maraknya penggunaan media sosial, Merujuk pada PP no 53 tahun 2010 pasal 7 bahwa  PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” pungkas Ambar. (Fian Ombeng)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional