Menu

SWM Sebut Penyerahan Surat Pembatalan Mutasi Tidak Beretika

  Dibaca : 660 kali
SWM Sebut Penyerahan Surat Pembatalan Mutasi Tidak Beretika
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip saat menerima surat perintah pembatalan keputusan mutasi pejabat yang diserahkan Sekprov Sulut Edwin Silangen didampingi Karo Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong. (FOTO: Ist)

TELEGRAFNEWS – Bupati Kepulaun Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM) akhirnya bersuara sehubungan informasi bahwa dirinya menangis di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Dirjen Otda Sony Sumarsono saat pertemuan tertutup di ruang kerja ketua DPRD Sulut, sela-sela perayaan HUT Propinsi Sulut, Senin (24/9) 2018.

Kesempatan tersebut SWM menerima arahan dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey sekaligus ultimatum Kementerian Dalam Negeri RI yang telah ditindaklanjuti gubernur. Intinya mencabut/membatalkan keputusan pelantikan/penggantian dan pemberhentian pejabat yang dilakukan SWM pasca Pilkada serentak.

Kepada anggota DPRD Talaud dan para pejabat lingkup Pemkab Talaud, SWM mengakui dirinya menangis di hadapan OD dan Sumarsono.

Namun, tangisan itu, kata SWM, bukan lantaran harus membatalkan SK yang sudah dikeluarkannya, dan segera mengembalikan para pejabat yang sudah dimutasi ke posisi semula.

Tetapi karena tindakan penyerahan ultimatum melalui “surat sakti” yang diterimanya itu tidak tepat, juga tidak beretika.

Pasalnya, saat itu ia masih mengenakan pakaian kebesaran adat Talaud selaku Ratun Taroda dan tengah mengikuti rangkaian HUT Provinsi.

“Jadi saya menangis bukan tidak mau melaksanakan itu, tapi berkaitan dengan etika,” katanya.

“Kalau memang ya, yang punya etika saya disuruh pulang saja ganti baju, bupati menghadap karena ada surat yang harus diserahkan,” tukas SWM dihadapan DPRD Talaud dan para pejabat saat membawakan sambutan pada paripurna APBD Perubahan 2018, di gedung sidang DPRD Talaud, Jumat (28/9) 2018.

Dia berdalih, penyerahan surat perintah pembatalan keputusan pelantikan saat dirinya mengenakan busana adat Ratun Taroda sama artinya dengan melecehkan adat Talaud.

“Saya merasa bahwa martabat kita orang Talaud, adat kita diinjak-injak. Karena penyerahan surat itu tidak tepat,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sulut itu tidak profesional.

“Kalau memang profesional, panggil saya disaat tidak lagi mengenakan baju adat. Kemudian ambil surat yang diserahkan ini,” ujarnya.

Polemik yang mendera Bupati SWM bermula dari pelaksanaan rolling pejabat Kamis, (19/7) 2018 lalu. Roling itu menyebabkan sejumlah pejabat eselon II diparkir di bagian Setda menjadi staf biasa.
Juga hampir ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) terkena dampak diberhentikan. Rata-rata kepala SKPD, muka baru.

SWM beralasan, tindakan itu harus dilakukan karena diskresi dengan merujuk undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Padahal sebelumnya Kemendagri telah me-warning, melalui surat resmi, agar SWM tidak melakukan roling.

Roling itu kemudian berdampak aksi demonstrasi ASN dan THL beberapa kali. Hingga akhirnya ditanggapi pemerintah provinsi dan Kemendagri dengan menurun tim gabungan Kemendagri yang terdiri dari otonomi daerah (Otda) dan inspektorat. Hasilnya SWM dinyatakan bersalah, melanggar pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2016. Dimana tidak boleh melakukan pelantikan sebelum ditetapkan oleh DPRD pencalonannya.

Sementara itu, sehubungan surat dari Kemendagri, yang telah ditindaklanjuti gubernur Sulut, dan telah diterima Bupati SWM belum lama ini, dirinya di-deadline seminggu untuk mengembalikan para pejabat yang telah dimutasi ke posisi semula. Jika tidak, maka SWM bakal diberhentikan secara definitif dari jabatannya. (Rey Atapunang)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional