Menu

RDP Bersama DPRD, ASNEKO Minta Ini ke Gubernur Sulut

  Dibaca : 31 kali
RDP Bersama DPRD, ASNEKO Minta Ini ke Gubernur Sulut
Tim Asneko Sulut saat menggelar rapat bersama Komisi II DPRD. (FOTO:Indah/TelegrafNews)

TELEGRAFNEWS – Persoalan nelayan di Sulawesi Utara (Sulut) tak kunjung ada habisnya, setelah sempat melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu. Kini, para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) kembali mengajukan tuntutan ke gubernur.

Tuntutan masih terkait sulitnya pengurusan perijinan yang diperlukan pengusaha ataupun nelayan, dalam berlayar. Diantaranya, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tumpang tindihnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Sebelumnya, sudah bertemu dan sampaikan ke Asisten 1 Pemprov Sulut pada 23 Juli. Di situ, kami mendorong gubernur melakukan sebuah aksi kepada Menteri Perikanan dan mencari solusi masalah ini, karena ini masalah urgensitas,” beber Ketua Asneko Sulut, Lucky Sariowan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sulut, serta para stakeholder, Selasa (31/7) 2018, siang.

Lanjut Sariowan, secara tegas pihaknya juga menguraikan kalau keluhan mereka benar-benar disepelehkan Menteri Susi padahal soal ini sudah disampaikan gubernur. Karenanya, sekali lagi kami mendorong gubernur menggunakan haknya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2018 pasal 98 ayat kedua.

“Kesalahan ini bukan pada nelayan bukan juga pada para pengusaha, tapi kesalahan pada kebijakan yang tumpang tindih tanpa melihat sistim OSS yang belum siap, lembaganya belum terbentuk, sementara kurang lebih 150 kapal di bulan Juli tidak bisa melaut,” tegas Sariowan.

RDP dipimpin Ketua Komisi II Cindy Wurangian dihadiri anggota komisi, Bakamla RI, Lantamal VIII, Pol Air, PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut serta instansi terkait. (indah pesik)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional