Menu

Polemik Hanura, Kepengurusan Kumaat-Afandi? Ini Komentar Rhamdani

  Dibaca : 82 kali
Polemik Hanura, Kepengurusan Kumaat-Afandi? Ini Komentar Rhamdani
Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani saat memimpin Rakor di DPD Hanura Sulut. (FOTO:Indah/TelegrafNews)

TELEGRAFNEWS – Tak hanya pusat, dampak polemik partai Hanura ikut dirasakan pengurus tingkat daerah, khusus di Kota Manado, Sulut. Karenanya, Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura Benny Rhamdani, ditugaskan mengatasi problem tersebut.

Senator DPD ini, tiba di Manado, Kamis (5/7) 2018 dan langsung melakukan konsilidasi secara internal dan rapat koordinasi. Dalam pertemuan bersama kader partai, Rhamdani mengimbau kader tetap tenang, tidak terpancing serta fokus pada proses penjaringan bakal calon (Balon) legislatif yang sementara berlangsung.

“Jangan terpancing, fokus pada pendataan nama calon legislatif tingkat DPRD kabupaten/kota, Provinsi hingga DPR RI. Sampa sekarang, posisi yang sudah mendafyar mendekati angka 75 %. Sisanya 25% yang memang nama-namanya sudah ada tinggal kelengkapan persyaratan,sebagaimana diatur undang-undang maupun PKPU,” kata Rhamdani usai Rakor di Kantor DPD Hanura Sulut.

Rhamdani juga menegaskan, kader dan pengurus partai agar tidak terpengaruh dengan berita yang tidak benar. Tetap tenang, tidak terprovokasi oleh lawan politik yang ingin menghancurkan partai Hanura. Soal kepengurusan DPD di Sulut dibawah kendali Jackson Kumaat dan Baso Afandi sebagai sekretaris, itu masih sah sampai detik ini.

“Saya sempat membaca berita di media online, isinya seolah-olah kepemimpinan Jackson Kumaat dan Baso Afandi dianggap tidak sah, kemungkinan berita ini timbul karena adanya surat dari Kemenkumham. Sehingga saat tahapan verifikasi partai oleh KPU, maka yang diterima oleh KPU adalah verifikasi partai dibawah kepemimpinan Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar,” tandasnya.

Nah, sama halnya dengan di Sulut verifikasi faktual bukan dilakukan oleh pengurus sebelumnya, tetapi dilakukan oleh kepemimpinan Jackson Kumaat dan Baso Afandi.

“Sebab tulah kami dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 13, tolong surat dari Kemenkumham per tanggal 2 Juli diperhatikan secara seksama, Keputusan-keputusan Hanura dibawah kepemimpinan Oesman Sapta dan Herry Lontung itu bersifat final dan mengikat dan itu dikeluarkan melalui keputusan dan tidak bisa keputusan diralat melalui surat yang bersifat kedalam,” ujar Rhamdani didampingi Baso Afandi.

Menganai surat dari KPU, itu bentuk himbauan yang sifatnya tidak memaksakan, surat dari KPU hanya ditujukan kepada Ketua Umum Hanura dan tidak ada tembusan kepada lembaga-lembaga lainnya.

“Saat rapat bersama 34 Ketua DPD yang ada di seluruh Indonesia, Ketua Umum Partai Hanura memberikan tugas untuk mempertanyakan surat dari KPU yang dinilai tidak independen dan sedang diintervensi oleh kekuatan politik tertentu,” tandasnya. (indah pesik)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional