Menu

Tiga Kali Raih WTP, Wujud Keseriusan Bupati VAP Tata Kelola Keuangan Daerah

  Dibaca : 59 kali
Tiga Kali Raih WTP, Wujud Keseriusan Bupati VAP Tata Kelola Keuangan Daerah
Ketua DPRD Berty Kapojos, Sekda Jemmy Kuhu mewakili Pemkab Minut menerima opini WTP dari BPK. (FOTO:Ist)

TELEGRAFNEWS – Tiga kali berturut-turut Pemerintah Minahasa Utara (Minut), sukses menoreh opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) terkait tata kelola keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut.

Capaian ini, menjadi bukti Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) melakukan penataan keuangan daerah dalam mewujudkan roda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Opini WTP itu, diterima langsung ketua DPRD Berty Kapojos bersama Sekretaris Daerah Jemmy Kuhu, di kantor BPK RI perwakilan Sulut, Senin (4/6) 2018, bersama 14 kabupaten/kota lainnya dan disaksikan Gubernur Olly Dondokambey.

Drs Tangga M Purba selaku Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, menguraikan, sesuai UU No 15 BPK telah melakukan pemeriksaan LKPD, tujuannya memberikan opini dan LPH LKPD, juga mengumumkan perbaikan positif. Diakui Purba, sekalipun ada sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan tapi masih dalam batas toleransi. Ada tujuh hal penting menjadi kunci pemeriksaan. Yakni, neraca keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan akuiditas keuangan.

“Dalam catatan ada beberapa koreksi, seperti tunjangan perumahan dan kendaraan yang cukup besar, THL neraca tidak ada ukuran, harus ada analisa beban kerja, konsultan harus disesuaikan dengan jumlah kontrak, penggunaan SIMDA agar di laksanakan efektif, memperhatikan kualitas sdm, pengamanan aset, penggunaan aset ada harus ada bukti surat. Dan itu terjadi se-Sulut,” ungkap Purba.

Gubernur Olly Dondokambey, mengapresiasi kinrja BPK, mengenai koreksi tentunya harus ada perbaikan bahkan dalam waktu dekat, akan membicarakan bersama seluruh pemerintahan kabupaten/kota serta DPRD, tentang catatan-catatan permasalahan yang diumumkan BPK.

“Ini koreksi positif yang harus ditindaklanjuti bagi Pemkab/pemkot se Sulut untuk perbaikan lebih lanjut terkait LKPD,” tutur Gubenur.

Ketua DPRD Berty Kapojos,S.Sos, menekankan soal WTP ini bukan berarti tidak ada hal-hal yang akan iperbiki tapi didalamnya ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti oleh pihak-pihak eksekutif dalam 6 bulan ke depan.

“Ini sebuah capaian postif. Intinya Minut cukup baik, walaupun belum 100 oersen tapi dengan WTP sudah sangat baik, apa lagi ini untuk ketiga kalinya capaian ini ditoreh,” urainya. (man/advetorial/humas)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional