Menu

Raih Opini WTP, TUANGE: Bukan Berarti Tidak Ada Pelanggaran Hukum

  Dibaca : 38 kali
Raih Opini WTP, TUANGE: Bukan Berarti Tidak Ada Pelanggaran Hukum
Bupati Talaud Petrus Tuange saat menerima predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulut. (FOTO:Ist)

TELEGRAFNEWS – Mengenai pengeelolaan anggaran tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, memberuikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan opini terbaik ini, merupakan kedua kalinya sejak tahun 2016.

Plt Bupati Petrus Simon Tuange menuturkan, meski begitu masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindak lanjuti. Opini WTP, katanya, bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya.

“Saya kira dari hasil penilaian BPK, kita sudah terlihat. Kita mendapatkan opini WTP. Tapi sambutan dari Kepala BPK Perwakilan tadi cukup jelas bahwa walaupun opini ini adalah WTP bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum yang ada di dalam situ. Masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti,” tutur Tuange.

Pasca menerima Laloran Hasil Pemeriksaan (LHP), pemerintah daerah diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK.

LHP BPK atas LKPD Talaud dan 14 kabupaten/kota lain se-Sulut, diserahkan di aula kantor BPK, Manado, Senin (4/6) 2018. (rey atapunang)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional