by

Empat Kali Raih WTP, BPK Rekomendasikan Ini ke Pemprov Sulut

TELEGRAFNEWS – Selain membahas beberapa agenda kerakayatan, rapat paripurna istimewa DPRD Sulut, Selasa (5/6) 2018, juga dilangsungkan penerimaan opini terkait pengelolaan keuangan pemerintah provinsi.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017, diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Dimana, Pemprov Sulut berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya.

LKPD mengenai opini WTP diserahkan anggota VI BPK RI, Dr. H Harry Azhar Azis, M.A kepada Ketua DPRD Andrei Angouw dan Gubernur Olly Dondokambey, SE.

Menurut Dr.H Harry Azhar Azis, sesuai hasil pemeriksaan disimpulkan penyusunan LKPD Sulut sesuai kriteria. Yakni, standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dilakukan secara mamadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung secara material.

“Serta penyusunannya merancang unsur-unsur SPI meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sehingga opini WTP diberikan,” terangnya.

Capaian empat kali opini WTP berturut-turut, tak terlepas dari sinergi yang matang seluruh perangkat daerah, serta pemangku kepentingan. Dimana BPK dalam pemeriksaan sebelumnya, tidak hentinya memberikan arahan, namun ikut mendorong tercapinya kualitas laporan keuangan secara baik.

“Meski begitu, BPK masih menemukan permasalahan namun bisa terselesaikan berdasarkan amanat Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, itu berupa aset penyerahan dari kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi, dan secepatnya wajib dilakukan rekonsiliasi aset,” tutupnya. (indah pesik)

 

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed