Menu

Terbukti Langgar Aturan Pemilu, Kumtua di Minahasa Dihukum Penjara

  Dibaca : 126 kali
Terbukti Langgar Aturan Pemilu, Kumtua di Minahasa Dihukum Penjara
Suasana sidang putusan dugaan pelanggaran pemilu saat berlangsung di Pengadilan Negeri Tondano. (FOTO:Varly/TelegrafNews)

TELEGRAFNEWS – Baru dimulai, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, makan korban. Parahnya, oknum yang diduga kuat melakukan pelanggaran dan menciderai proses Pemilukada adalah seorang hukum tua (Kumtua) atau kepala desa (Kades) yang masih menjabat.

Dia adalah, Belly Memah oknum Kumtua Desa Amongena I, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa. Memah terpaksa divonis majelis hakim dan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran pemilu, dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Selasa (10/4) 2018.

Dalam putusan pengadilan yang dibacakan ketua Majelis Hakim Hakim Paul Pane, SH didampingi dua hakim anggota masing-masing Mariany Korompot, SH dan Paula Rorimpandey, SH.

Lewat sidang itu, Belly Memah dijatuhi hukuman pidana kurungan badan selama satu bulan dan denda Rp5 Juta dengan subsidier satu bulan penjara. Usai menjatuhkan vonis, Majelis pun memberikan waktu selama tiga hari terhadap Memah maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk berpikir apakah akan banding atas putusan itu.

Memah, pasca sidang belum memberikan komentarnya atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya. Tak hanya Memah, JPU Parsaoran Simorangkir, SH juga belum menyatakan apa-apa terkait putusan majelis hakim.

“Kita belum bisa putuskan, kita asih akan tetap memanfaatkan waktu yang diberikan Majelis untuk berpikir apa akan banding atau tidak atas putusan tersebut,” katanya.

Bahkan dikatakan Simorangkir, kalau persoalan ini kiranya bisa menjadi peringatan bagi seluruh Kumtua di Minahasa untuk tidak main-main dengan aturan.

“Sehingga diharapkan untuk tetap menjaga netralitas sesuai aturan guna kemurnian pesta demokrasi yang tengah berlangsung,” ucapnya.

Pimpinan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Minahasa, Rendy Umboh, ketika dimintai tanggapan menyatakan, jika putusan itu sudah merupakan bagian dari penekan keadilan Pemilu sesuai tugas pihaknya.

Apalagi dirinya menilai, hal itu ada asas kemanfaatan hukum bagi penyelenggaran Pemilu dalam konteks demokrasi.

“Semoga ini bisa jadi efek jera bagi para Kumtua, Aparatur Sipil Negara dan terkait lainnya yang dilarang Undang-Undang untuk tidak ada yang berpihak lagi kepada calon tertentu. Dan jika ingin tidak berhadapan dengan hukum maka netral saja,” pungkas Umboh. (varly pantow)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional