by

LKPJ 2017, RUNTUWENE Kritisi Pemanfaatan Anggaran di PD Pemprov Sulut

TELEGRAFNEWS – Tergabung dalam pantia khusus (Pansus) mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2017. Personil DPRD Felly Runtuwene, lebih fokus mengkritisi penggunaan anggaran yang tergambar di masing-masing perangkat daerah (PD).

Contohnya, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Runtuwene secara tegas mempertanyakan, anggaran yang telah dikeluarkan hingga berbandrol Rp16 Miliar, untuk belanja tidak langsung.

“Belanja tidak langsung ada 16,4 Miliar kemudian belanja langsungnya hanya 3 Miliar sekian. Artinya, setiap tahun kita mengeluarkan 16 Miliar untuk gaji pegawai dan lain sebagainya, tapi kegiatan apa yang dilakukan disana dengan angka 3 Miliar,” tanya Runtuwene pada saat pembahasan LKPJ tahun 2017 di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (16/4) 2018.

Bukan cuma itu, Runtuwene juga a mempertanyakan dana yang begitu besar tetapi tidak ada hal positif yang terlihat, sehingga implementasinya terkesan mubazir dan tidak memberikan dampak berarti pada pembangunan daerah.

“Harusnya, uang dikeluarkan bisa berdampak positif untuk daerah, tapi kalau misalkan 16 Miliar tiap tahun terus tidak ada sesuatu, lebih baik dipertimbangkan untuk dipindahkan kemana supaya THL tidak terlalu banyak,” himbau politisi Partai NasDem ini.

Hal senada juga dikuliti Runtuuwene, pada Dinas Pariwisata, dalam penjabaran pelaporan penggunaan anggaran, dinilai anggarannya belum memadai, padahal Pemerintah Sulut tengah menggalakan daerah ini menjadi salah satu tujuan pariwisata.

“Sulut tengah menggenjot pariwisata, tapi angka anggarannya menurut saya tidak memadai, karena kalau memang menggenjot pariwisata angka ini tidak cukup,” ujar anggota komisi III DPRD Sulut ini.

Guna menggenjot serta mempromosikan pariwisata di Sulut dibutuhkan infrastruktur dengan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A) Sulut pun tak lepas dari kritikan mengenai anggaran yang kecil-kecil.

Menurutnya, anggaran yang telah dikeluarkan instansi-instansi  terkait terlalu kecil dan kurang membawa dampak positif.

“Ini program-program bagus banget, cuma angkanya sudah pasti tidak mampu melayani 15 kabupaten/kota, 1 kabupaten kota aja belum tentu mampu dengan angka ini,” kata Runtuwene. (indah pesik)

 

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed