Menu

Ketua ASNEKO : Pengurusan Izin Kapal Ribet, Picu Turunnya Perikanan Sulut

  Dibaca : 37 kali
Ketua ASNEKO : Pengurusan Izin Kapal Ribet, Picu Turunnya Perikanan Sulut
Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko (ASNEKO) Lucky Sariowan.(FOTO:Indah/TelegrafNews)

TELEGRAFNEWS – Merujuk data kajian ekonomi dan keuangan regoinal Sulut yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulut, Agutus 2017. Kondisi perikanan Sulut mengalami penurunan level tidak normal, padahal potensi kelautan yang dimiliki cukup besar.

Adanya Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Perikanan, nomor 56 tentang aturan moratorium eks kapal asing serta aturan transhipment atau larangan bongkar muat di tengah laut, yang dikeluarkan pada 3 November 2014, menjadi penyebab lesuhnya sektor perikanan Sulut.

Dampak laninnya, pada kapal-kapal buatan dalam negeri atau lokal, sehingga kapal-kapal buatan lokal dibatasi dan dipersulit pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Moratorium itu juga berdampak pada Ijin kapal baru. Ketakutan pada kapal dan anak buah kapal (ABK) asing, berimbas di dalam negeri. Nah, kalau ilegal fishing mau diberantas harus jelas, padahal sumber daya ikan kita sedang naik cukup besar tapi orang lokal tidak diberdayakan dalam arti kapal lokal, tidak dikasih izin,” keluh Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko (ANESKO) Sulut, Lucky Sariowan, usai hearing bersa,a komisi II DPRD Sulut, Selasa (6/2) 2018.

Ribet dan tidak adanya izin ini, lanjutnya, berdampak pada ABK lokal yakni pengangguran secara lokal terjadi. Mereka yang dulunya bekerja di kapal, kini menjadi tukang ojek, mabuk-mabukan.

“Itu dampak moratorium, mereka stress. coba saja dihitung 1 kapal berisi 20-30 ABK, nah kalau ada 5 kapal baru bagaimana. Jadi kami minta diberikanlah ijin untuk kapal-kapal baru, itukan lokal,” bebernya lebih jauh.

Soal ini, lanjut Sariowan, ANESKO  sudah mengundang Menteri Kelautan dan melihat ke tempat pembuatan kapal yang dibuat sendiri oleh orang lokal. Apa lagi, izin untuk perpanjangan SIPI, menurut Ketua Asneko adalah wewenang gubernur.

“Kalau merujuk Permen 30 tahun 2012 pasal 52, wewenang pengurusan itu ada di provinsi dan tanggung jawab gubernur untuk kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) sampai dengan 60 GT. Yang terjadi, pada tahun 2017, hanya karena alasan blanko kurang pada waktu gerai, semua prosesnya ditarik ke pusat. Padahal, soal itu tak ada aturan, sehingga Permen 30 pasal 52 tentang SIPI itu masih berlaku, sebetulnya,” katanya lagi.

Karena itu, Anesko menutut pengurusan SIPI kiranya dikembalikan ke provinsi, sesuai aturan. Pertama karena efektif dari sisi waktu itu cepat sekali pengurusannya, otomatis cost juga kecil pengeluarannya, tapi kalau semua pengurusannya di pusat, berbelit-beli.

“Terbukti SIPI kita sudah kurang lebih 5 bulan belum keluar sampai sekarang, seharusnya sesuai SOP paling lambat hanya 16 hari sudah selesai perpanjangannya,” tandasnya.

Bukan cuma itu, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sudah dibayarkan diawal pengurusan dan untuk perhitungan pembayarannya yakni ukuran kapal (GT) dikalikan 400.000 per kapal.

“Jadi yang kita mau adalah tidak usah terlalu belat-belit dalam pengurusan sebab perpanjangan SIPI, itu harus melalui Satgas jadi birokrasinya itu cukup kuat, makanya kita bilang kalau bisa kembalikanlah pengurusan di provinsi,” tutupnya. (indah pesik)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional